Pecah Kongsi, Menteri Diganti?

PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan bakal merombak Kabinet Indonesia Maju. Diduga kuat langkah ini diambil karena partai koalisi pendukung Jokowi pecah kongsi.

Kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin santer terdengar awal 2023 ini.

Tak hanya sekali Jokowi menyinggung soal rencana mengganti atau merombak para pembantunya.

Jokowi diketahui telah berulang kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle kabinet. Setidaknya sejak Oktober 2022 lalu hingga awal 2023, sudah empat kali Jokowi mengirim sinyal soal rencana merombak kabinetnya.

Isu ini semakin nyaring dan sering dibicarakan usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024.

Manuver politik Partai NasDem dikabarkan membuat hubungan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh renggang.

Di beberapa agenda, Jokowi tampak enggan menunjukkan keakraban dan kehangatan dengan sang ‘mantan’ sekondan.

Pecah kongsi

Jokowi harus berbagi kursi dan posisi menteri untuk partai koalisi yang sudah berjasa mengantarkan dia kembali memimpin bangsa ini.

Tak terkecuali Partai NasDem. Pasalnya, partai politik besutan dan pimpinan Surya Paloh ini ikut mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi.

Tak hanya itu. Seperti PDI Perjuangan, Partai NasDem juga dua kali mendukung pencapresan Jokowi, yakni di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Atas sokongan dan dukungan tersebut, Partai NasDem diberi tiga posisi menteri oleh Jokowi, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Namun, sekarang Partai NasDem meradang. Pasalnya, kadernya yang ada di kabinet Jokowi diminta hengkang karena dianggap tak becus bekerja.

Juga sudah dianggap tak lagi seia sekata dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi.

Adalah Djarot Saiful Hidayat yang pertama kali meniup ‘genderang perang’. Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Djarot mengkritik langkah Kementeran Pertanian yang melakukan impor beras hingga 500.000 ton. Menurut dia, kebijakan itu tak sesuai mandat Jokowi yang ingin Indonesia mampu membangun kedaulatan pangan.