Salin Artikel

Pecah Kongsi, Menteri Diganti?

Kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin santer terdengar awal 2023 ini.

Tak hanya sekali Jokowi menyinggung soal rencana mengganti atau merombak para pembantunya.

Jokowi diketahui telah berulang kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle kabinet. Setidaknya sejak Oktober 2022 lalu hingga awal 2023, sudah empat kali Jokowi mengirim sinyal soal rencana merombak kabinetnya.

Isu ini semakin nyaring dan sering dibicarakan usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024.

Manuver politik Partai NasDem dikabarkan membuat hubungan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh renggang.

Di beberapa agenda, Jokowi tampak enggan menunjukkan keakraban dan kehangatan dengan sang ‘mantan’ sekondan.

Pecah kongsi

Jokowi harus berbagi kursi dan posisi menteri untuk partai koalisi yang sudah berjasa mengantarkan dia kembali memimpin bangsa ini.

Tak terkecuali Partai NasDem. Pasalnya, partai politik besutan dan pimpinan Surya Paloh ini ikut mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi.

Tak hanya itu. Seperti PDI Perjuangan, Partai NasDem juga dua kali mendukung pencapresan Jokowi, yakni di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Atas sokongan dan dukungan tersebut, Partai NasDem diberi tiga posisi menteri oleh Jokowi, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Namun, sekarang Partai NasDem meradang. Pasalnya, kadernya yang ada di kabinet Jokowi diminta hengkang karena dianggap tak becus bekerja.

Juga sudah dianggap tak lagi seia sekata dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi.

Adalah Djarot Saiful Hidayat yang pertama kali meniup ‘genderang perang’. Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Djarot mengkritik langkah Kementeran Pertanian yang melakukan impor beras hingga 500.000 ton. Menurut dia, kebijakan itu tak sesuai mandat Jokowi yang ingin Indonesia mampu membangun kedaulatan pangan.

Dia juga menilai, proyek food estate yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian juga gagal. Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk juga menjadi catatan anggota komisi IV DPR RI ini.

Sikap NasDem di DPR juga dinilai berubah usai mendeklarasikan dan mendukung Anies Baswedan. Hal itu dianggap mengganggu soliditas partai-partai koalisi pendukung Jokowi.

Tudingan Djarot ini diduga hanya dalih semata. Kuat dugaan desakan elite PDI Perjuangan ini lebih karena deklarasi pencapresan Anies Baswedan.

Karena langkah politik NasDem tersebut dianggap melangkahi Jokowi dan partai-partai koalisi. Apalagi, NasDem berencana menggalang kekuatan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang notabene merupakan partai oposisi.

Langkah Partai NasDem membangun Koalisi Perubahan dengan menggandeng PKS dan Demokrat serta mendeklarasikan pencapresan Anies Baswedan dianggap lancang dan ingin keluar dari barisan.

Karena itu PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung pemerintahan berharap NasDem bersikap ksatria dengan menarik kadernya dari kabinet Jokowi. Seperti yang pernah dilakukan Partai Amanat Nasional sebelumnya.

Kinerja bukan politik semata

Kocok ulang komposisi menteri sebenarnya (memang) hak prerogatif Presiden Jokowi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mantan gubernur DKI Jakarta ini memiliki otoritas, kekuasaan dan wewenang untuk menata ulang, menggeser, mencopot dan mengganti para pembantunya ini.

Namun, kebijakan ini idealnya didasarkan atas pertimbangan kinerja bukan alasan politik semata. Harus ada ‘assessment’ dan penilaian yang terbuka sehingga semua bisa menerima dan berlapang dada. Meski kita semua tahu, Jokowi tak sendiri.

Benarkah Jokowi akan merombak kabinetnya bulan ini? Dan apa benar kader Partai NasDem yang jadi menteri akan diganti? Lalu bagaimana nasib dan masa depan koalisi partai pendukung Jokowi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (11/1/2023), di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/10502951/pecah-kongsi-menteri-diganti

Terkini Lainnya

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke