Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres, Megawati ke Kader PDI-P: Enggak Mungkin Ibu Jebloskan Kalian ke Sumur

Kompas.com - 10/01/2023, 13:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan haknya untuk mempertimbangkan hingga mengumumkan calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dia pun meyakinkan para kader PDI-P bahwa pertimbangannya itu sudah tepat dan tidak salah.

"Urusan calonnya itu adalah hak ketua umum. Pokok e, enggak mungkin Ibu jebloskan kalian ke sumur," kata Megawati dalam pidato politiknya di acara HUT ke-50 PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: Momen Megawati Menangis Bercerita tentang Tasdi, Mantan Bupati yang Dulunya Sopir Truk

Presiden kelima RI ini menuturkan, pada kesempatan kali ini, ia tak akan mengumumkan sosok capres tersebut.

Hal itu disampaikannya merespons banyak pemberitaan yang menduga Megawati akan mendeklarasikan capres pada HUT ke-50 PDI-P.

"Ya ntar dulu, memangnya aku, situ tepuk tangan (saya) mau tergiur umumkan. Enggak hehe," kata Megawati.

Ia mengingatkan bahwa haknya untuk menentukan capres berdasarkan Kongres PDI-P beberapa waktu lalu.

Baca juga: Megawati Sebut PDI-P Bakal Konsolidasi Lanjutan, Digelar 1 Juni 2023 di GBK

Saat itu, Megawati mengaku diberikan hak prerogatif.

Akan tetapi, Megawati memastikan bahwa sosok capres itu merupakan kader PDI-P.

"Aku sampai lihatin, aku bilang ke Mbak Puan, lucu ya orang berpolitik sekarang jangan deh tiruin, kok kayak begitu ya bagaimana, memang enggak punya kader sendiri?" kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com