Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Sebut PDI-P Bakal Konsolidasi Lanjutan, Digelar 1 Juni 2023 di GBK

Kompas.com - 10/01/2023, 12:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partainya bakal mengadakan acara konsolidasi pada Juni 2023.

Adapun pertemuan ini bakal digelar secara akbar untuk merayakan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

“Nanti bulan Bung Karno, 1 Juni Insyallah akan dilakukan konsolidasi itu diadakannya di Gelora Bung Karno,” kata Megawati dalam sambutannya di HUT PDIP ke-50 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Megawati mengungkapkan, sejatinya perayaan HUT ke-50 partainya akan dirayakan di Stadion GBK, Jakarta.

Baca juga: Belum Umumkan Capres dari PDI-P, Megawati: Enggak Ada, Ini Urusan Gue!

Namun, akibat GBK hendak digunakan untuk pertandingan sepak bola, sehingga tidak diperbolehkan digunakan PDI-P.

Megawati berjanji akan berkumpul lagi pada 1 Juni 2023 dalam peringatan Bulan Bung Karno.

Dia pun mengingatkan, kadernya untuk terus bekerja dengan turun ke bawah. Karena pihaknya akan terus memantunya.

“Saya itu punya pantauan. Ini kerja, itu enggak kerja,” ungkap Megawati.

Baca juga: Megawati: Saya Enggak Mau Dibilang Komunis, kalau Sukarnois, Yes!

Presiden kelima RI ini pun menyatakan, HUT PDI-P kali ini tidak mengundang parpol lainnya.

“Karena ini adalah konsolidasi partai, untuk apa? Kangen-kangenan dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir 3 tahunan, sekarang saya mau tahu pasukan saya nih masih ada atau tidak,” ungkap Megawati.

“Ternyata, alhamdulillah,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com