Namun demikian, Yunarto menambahkan, peta politik masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar.
"Koalisi itu masih sangat mungkin berubah sampai hari H pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tutur dia.
Adapun kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi.
Meski begitu, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Baca juga: Tolak Sistem Pemilu Proposional Tertutup, Nasdem Ajukan Jadi Pihak Terkait ke MK
Belakangan, ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023.
Namun, partai yang dimotori AHY itu ingin deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditunjukkan oleh PKS.
Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru.
“Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding, (sehingga) prinsip play to win itu terpenuhi, kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu adalah cawapres memiliki variabel pemenangan,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/1/2023).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.