Nasdem Enggan Dibenturkan dengan Parpol Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, Nasdem tak ingin dibenturkan dengan koalisi partai politik (parpol) pendukung  pemerintah.

Ia mengatakan bukan hanya Nasdem yang tengah menjajaki pembentukan koalisi, tapi semua parpol melakukan hal yang sama. Pembentukan koalisi dilakukan sebagai syarat untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

“Ada empat potensi koalisi di dalam koalisi (pemerintah) kita saat ini, ini potret real-nya. Bukan hanya dihadapkan koalisi pemerintah dan koalisi yang dibangun Nasdem, tidak,” ujar Johnny dalam rilis virtual survei Indikator Politik Indonesia Desember 2022, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Nasdem Bantah Elektabilitas Anies Turun Karena Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik

Menurutnya empat bakal koalisi itu diinisiasi oleh parpol yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah saat ini.

Pertama, PDI-P yang bisa maju sendiri karena memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Kedua, koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketiga, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Terakhir, Koalisi Perubahan yang tengah dijajaki Nasdem bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Menurutnya, tak ada gunanya saling membenturkan tiap bakal koalisi yang tengah dijajaki oleh parpol Parlemen saat ini.

“Karena kita mengingatkan, potensi koalisi pilpres itu untuk tahun 2024-2029, bukan saat ini,” ungkapnya.

Johnny berharap 7 parpol di internal koalisi pemerintah tetap solid mengawal kepemimpinan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Saat ini kita jaga kegotongroyongan kita, harus jaga betul stabilitas politik kita. Jadi tolong dilihat ini dengan pas ya,” tandasnya.

Baca juga: Tak Hanya Nasdem, Johnny G Plate Sebut Semua Partai Harus Siap Direshuffle

Adapun Nasdem dianggap telah berseberangan dengan Presiden Joko Widodo pasca mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Stigma itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang pernah menyiratkan bahwa Nasdem telah lepas dari koalisi pemerintah.

Belakangan, wacana itu kian dipertebal setelah Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi kinerja dua menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Baca juga: Gulirkan Wacana Reshuffle Menteri Nasdem, PDI-P Dinilai Tak Hormati Jokowi

Ia bahkan mendorong agar menteri dari Nasdem mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.