Pengamat: Berhasil Tidaknya Koalisi Perubahan Bergantung Cawapres, buat Demokrat AHY Harga Mati

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, keberhasilan Koalisi Perubahan bergantung dari sosok calon wakil presiden (cawapres) yang ditunjuk untuk mendampingi Anies Baswedan.

Rencana Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bekerja sama sangat mungkin gagal jika ketiganya tak bersepakat soal nama calon RI-2.

"Menurut saya memang variabel cawapres dalam Koalisi Perubahan ini akan menjadi faktor penentu apakah koalisi ini akan jadi atau tidak," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Perihal cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana Koalisi Perubahan. Demokrat bersikukuh mengajukan nama ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pendamping Anies.

PKS tak mau kalah, ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang mengisi kursi cawapres.

Namun, menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY.

Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang mercy itu hengkang dari rencana koalisi.

"Kita tahu karakter dari Partai Demokrat yang sangat terpusat pada nama Yudhoyono sepertinya memang harga mati ada di nama AHY yang menurut saya memang akan menjadi variabel penentu," ujar Yunarto.

Seandainya AHY yang jadi cawapres Anies, Demokrat diprediksi mendulang limpahan elektoral besar. Sebaliknya, Nasdem dan PKS bakal merugi.

Sementara, jika Aher maju ke panggung pemilihan, hanya PKS yang diuntungkan, sedangkan Nasdem dan Demokrat tak terdampak efek ekor jas.

Demi limpahan elektoral inilah, kata Yunarto, partai politik berlomba-lomba memajukan kader mereka sebagai calon RI-2.

"Dua partai yang lain yang belum bisa men-state Anies selama beberapa bulan ini kan paling tidak ingin mendapatkan jatah cawapres sehingga kemudian efek ekor has bisa didapatkan oleh partainya," kata Yunarto.

Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDI-P diprediksi mampu mengubah peta politik Pemilu 2024.

"Mereka juga menurut saya sekaligus ingin membaca peta dan keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan karena itu akan mengubah peta konstelasi," ucap Yunarto.

Namun demikian, Yunarto menambahkan, peta politik masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar.

"Koalisi itu masih sangat mungkin berubah sampai hari H pendaftaran di KPU (Komisi Pemilihan Umum)," tutur dia.

Adapun kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk Pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi.

Meski begitu, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Belakangan, ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023.

Namun, partai yang dimotori AHY itu ingin deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditunjukkan oleh PKS.

Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru.

“Kita tentu harus melihat variabel siapa yang akan menjadi lawan tanding, (sehingga) prinsip play to win itu terpenuhi, kan dalam salah satu kriteria yang kita sepakati itu adalah cawapres memiliki variabel pemenangan,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/1/2023).