Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indopol: Kepercayaan terhadap Polri Meningkat Jadi 69,35 Persen di Akhir Tahun 2022

Kompas.com - 04/01/2023, 18:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada akhir tahun 2022, tingkat kepercayaan terhadap Polri di mata masyarakat meningkat hingga mencapai angka 69,35 persen berdasarkan hasil survei Indonesia Political Survey (Indopol Survey).

Angka tersebut meningkat dari bulan November 2022 yang hanya mencapai 60,98 persen.

"Terhadap kinerja polisi di penghujung tahun 2022 dengan hasil tingkat kepercayaan publik sebesar 69.35 persen. Angka ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto dalam keterangannya, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas AHY, Erick Thohir, Khofifah, Tertinggi dalam Simulasi 7 Nama Cawapres

Ratno mengatakan, ada sejumlah hal yang menyebabkan peningkatan itu, salah satunya peningkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari data Survei Indopol, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi di bulan November 2022 ada di 63,99 persen.

Kemudian, angka itu meningkat menjadi 70,72 persen pada bulan Desember 2022.

Ratno mengatakan, angka itu mendekati posisi tertinggi, yakni 72,93 persen pada bulan Januari 2022.

"Dengan demikian Jokowi telah membuka dan menutup tahun 2022 dengan sangat baik," ujar Ratno.

Adapun kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi terjadi pada bidang-bidang penegakan hukum (64.68 persen), penyelenggaraan demokrasi (70,93 persen), dan pemberantasan korupsi (55,65 persen).

Baca juga: Indeks Kepercayaan Polri Merosot Jadi 54 Persen, Sosiolog: Masyarakat Ingin Aman dan Nyaman

Basis terbesar kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi berasal dari Jawa Tengah-DIY (90 persen), Jawa Timur (77 persen), Sulawesi (74 persen), dan Bali-NTB-NTT (71 persen).

Ia menegaskan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berimbas pada kepercayaan publik terhadap kinerja Polri.

Faktor kedua yaitu intervensi kebijakan Polri yakni melalui program Quick Wins. Ratno mengatakan, dalam waktu 2 bulan, program itu efektif meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Ia menjabarkan 5 kegiatan program Quick Wins yang menurut publik sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum adalah meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik Polri, berkurangnya praktik pungli dalam pelayanan Polri.

Lalu, meningkatnya respons cepat aduan melalui akun resmi Polri sebelum kasus menjadi viral, meningkatkan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas dan diberlakukannya tilang elektronik, Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) untuk menggantikan tilang manual.

Faktor lainnya yang meningkatkan kepercayaan terhadap Polri adalah optimisme publik terhadap Kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi akhir-akhir ini.

"Terutama kasus yang melibatkan petinggi Polri sendiri," ujar dia.

Baca juga: Polri Kembali Tilang Manual Sebab Kepatuhan Masyarakat Belum Meningkat

Ratno menyimpulkan, Polri sudah melakukan usaha perbaikan baik internal maupun eksternal dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik setelah enam bulan terakhir ditimpa beberapa kasus yang merontokan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Beberapa kasus utama yang sempat merusak citra Polri seperti kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, tragedi Kanjuruan, dan terlibatnya oknum mantan kapolda dalam kasus narkoba.

"Rentetan kasus selama paruh kedua 2022 merupakan cobaan terberat sepanjang sejarah Polri," ujar Ratno.

"Namun berkat respons terukur dan semua upaya tersebut di atas, di penghujung tahun 2022, Kepolisian Indonesia seolah mendapatkan kado dengan naiknya kembali kepercayaan publik. Kepolisian kita telah lolos dari lubang jarum," kata dia.

Baca juga: Kaleidoskop 2022: Pertaruhan Citra Polri di Tengah Kelakuan Jenderal-jenderal Nakal Sepanjang 2022

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan melibatkan 1.240 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia pada 14-23 Desember 2023.

Kriteria responden yakni warga berumur 17 tahun atau sudah menikah. Sementara itu, margin of error survei ini kurang lebih 2.85 persen dengan tingkat kepercayaan 96 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com