BNPB Tegaskan Korban Gempa Cianjur Tak Akan Terus-menerus Dibantu Pemerintah

CIANJUR, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menegaskan, warga korban gempa Cianjur tidak akan selamanya mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

Suharyanto mengatakan, setelah penanganan gempa Cianjur masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, maka kebutuhan hidup warga berangsur-angsur ditanggung oleh masing-masing orang.

"Setelah 3 bulan masuk ke tahap rehabilitasi rekonstruksi ya sudah kembali ke masyarakat masing-masing, kan tidak mungkin didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat," kata Suharyanto di Cianjur, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Ini Progres Terbaru Pembangunan Huntap bagi Korban Bencana di Cianjur

Suharyanto menuturkan, stok logistik saat ini masih cukup untuk waktu 3 minggu hingga 1 bulan ke depan, tetapi jumlahnya akan terus ditambah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebab, penanganan bencana gempa Cianjur saat ini masih berada di masa transisi dari tanggap bencana menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kita akan pastikan logistik ini akan dipenuhi dulu terus menerus, khususnya pada saat masa transisi," ujar Suharyanto.

Namun, ia menekankan bahwa para korban gempa Cianjur akan berangsur-angsur tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Wapres Temui Korban Gempa Cianjur, Warga: Bantuan Lambat, Pak, Mohon Dipercepat

Suharyanto menyebutkan, pemerintah daerah pun sudah mengimbau para pengunsi untuk kembali ke rumah masing-masing atau tinggal di hunian sementara.

"Dari situ sudah bisa bekerja dan hidup sudah kembali berjalan, sehingga logistiknya tidak 100 persen harus didukung oleh pemerintah," kata dia.

Seperti diketahui, gempa bumi bermagnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 lalu.

Berdasarkan data pemerintah, gempa tersebut menyebabkan 602 orang meninggal dunia, 5 orang hilang, dan 166.927 orang mengungsi.

Baca juga: Wapres Cek Hunian Tetap Relokasi Korban Gempa Cianjur

Dampak gempa ini juga menyebabkan kerusakan di 59.889 rumah, 281 rumah ibadah, 18 fasilitas kesehatan, 18 kantor/gedung, dan 701 fasilitas pendidikan.