Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 71,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Kompas.com - 04/01/2023, 15:55 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Indikator Politik Indonesia yang digelar Desember 2022 menunjukkan, mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

Dalam survei yang melibatkan 1.220 responden itu, sebanyak 12,8 persen menyatakan sangat puas dengan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Disusul, sebanyak 58,5 persen yang merasa cukup puas.

“(Maka) sekitar 71,3 persen warga nasional cukup atau sangat puas dengan kinerja Joko Widodo sebagai Presiden,” tutur Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers virtual di YouTube Indikator, Rabu (4/1/2023).

Baca juga: Gulirkan Wacana Reshuffle Menteri Nasdem, PDI-P Dinilai Tak Hormati Jokowi

Hasil jajak pendapat menunjukkan tiga alasan utama kepuasan publik pada kinerja Jokowi adalah memberikan bantuan pada rakyat kecil, membangun infrastruktur jalan, serta kinerjanya sudah bagus.

Sementara itu, terdapat 23,6 persen responden yang merasa tidak puas, dan 3,5 persen responden yang tidak puas sama sekali dengan kinerja Jokowi.

Maka dari itu, jumlah total responden yang tidak puas dengan kinerja kepala negara itu secara total adalah 27,1 persen.

Tiga alasan utama publik yang tak puas oleh pekerjaan Jokowi adalah harga-harga kebutuhan pokok yang meningkat, bantuan tidak merata, dan kurang berpihak pada rakyat kecil.

Baca juga: Survei Indikator: Deklarasi Capres Nasdem Dongkrak Elektabilitas Anies Baswedan

Adapun survei berlangsung 1-6 Desember 2022 dengan wawancara tatap muka secara langsung.

Sampel diambil dari seluruh provinsi di Indonesia dengan metode multistage random samping.

Menggunakan metode tersebut, survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com