Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinyal Kerja Sama PKB-Nasdem Dinilai Hanya "Gertak Sambal" untuk Gerindra

Kompas.com - 03/01/2023, 07:13 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal kerja sama yang dibuka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nasdem dinilai tak serius.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai upaya itu dilakukan karena PKB tak puas lantaran Gerindra tak kunjung menyetujui pengusungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) dan Muhaimin Iskandar di posisi calon wakil presiden (cawapres).

“Saya memprediksi langkah PKB untuk berkoalisi dengan Nasdem hanya sebagai gertakan politik terhadap Gerindra yang tak kunjung meresmikan pengantin Prabowo dan Cak Imin,” kata Ari pada Kompas.com, Selasa (3/1/2023).

Ia mengatakan, PKB merasa jengah karena Muhaimin Iskandar tak segera mendapat kepastian. Meskipun koalisi telah terbentuk sejak 13 Agustus 2022.

Baca juga: Sambut Wacana Bergabungnya PKB, Nasdem: Saudara Lama, Dua Pilpres Jadi Kawan Koalisi

Di sisi lain, Ari mengatakan, PKB tak bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri karena tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT).

“Kurang suaranya PKB untuk bisa mencalonkan pasangan capres-cawapres sendiri, serta belum pastinya Gerindra menggaet PKB dalam koalisi permanen,” ujarnya.

Ari memandang Muhaimin dan PKB tak bakal gegabah melakukan manuver politik. Apalagi, merapat dengan Partai Nasdem yang tengah menjajaki pembentukan koalisi dengan partai politik (parpol) oposisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Ia lantas memaparkan dua alasannya. Pertama, posisi tawar PKB belum tentu lebih baik jika bergabung dengan Koalisi Perubahan yang kerap dianggap sebagai antitesis Istana atau Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sebagai pendatang baru dalam berkoalisi dengan Nasdem, tentu PKB harus siap menerima ‘arahan’ dari partai besutan Surya Paloh,” katanya.

Baca juga: Nasdem Klaim PKB Terpikat dengan Dukungan Publik ke Anies yang Meningkat

Kedua, PKB punya basis pemilih yang lebih besar dan loyal ketimbang Nasdem.

Oleh karenanya, tak mudah untuk Muhaimin Iskandar mengalah untuk mengikuti keinginan Nasdem dalam Koalisi Perubahan. Apalagi, jika Muhaimin tak mendapatkan jaminan posisi bakal RI-2.

“Konstituen PKB begitu solid di tataran akar rumput sehingga PKB akan rugi meminang Nasdem, dan tidak mendapatkan posisi cawapres,” ujar Ari.

Alasan terakhir, pendukung PKB banyak mengidolakan Jokowi. Sehingga, manuvernya bekerja sama dengan Nasdem amat berisiko menggerus konstituennya.

“Pendukungnya yang selama ini loyal terhadap Jokowi akan kecewa berat dengan pindah haluan elit PKB mendukung antitesis Jokowi yakni Anies Baswedan,” kata Ari.

Baca juga: Beri Sinyal Hengkang jika Gerindra Pilih Ganjar-Prabowo, PKB: Cari Koalisi Cak Imin Jadi Capres atau Cawapres

Diketahui, Ketua DPP Partai Nasdem Wolly Aditya menyambut baik wacana PKB bakal bekerja sama dengan Nasdem.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com