Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Temui PDI-P dan Presiden soal Isu "Reshuffle", Nasdem: Kami Tidak dalam Posisi Berbeda dengan Pemerintah

Kompas.com - 02/01/2023, 12:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, posisi partainya hingga kini tetap menjadi partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya permintaan dua elite PDI-P agar Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem terkait isu reshuffle awal tahun 2023.

Ahmad Ali mengaku Nasdem tak akan menemui PDI-P dan Jokowi untuk menyelesaikan isu tersebut.

"Bagi Nasdem, bahwa hari ini kami tidak dalam posisi berbeda dengan pemerintah ya," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

"Kami tidak sedang berbeda dengan pemerintah, karena memang itu komitmen Partai Nasdem ketika 2019, kita berhimpun dulu di 2014, Nasdem dengan PDI-P pendukung Pak Jokowi," ujarnya lagi.

Baca juga: Ditanya soal Reshuffle pada 2023, Jokowi: Ditunggu Saja

Ali mengeklaim bahwa hubungan Nasdem dan Presiden Jokowi juga tidak memiliki masalah.

Komunikasi dengan Jokowi disebut terus dilakukan sebagai partai pendukung pemerintahan.

"Jadi, komunikasi berjalan baik dan Nasdem dalam posisi koalisi pemerintah saat ini. Saya pikir termasuk salah satu partai yang sangat konsisten mendukung kebijakan presiden seperti komitmen awal," kata Ali.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, Nasdem sama posisinya seperti PDI-P yang juga turut andil dalam mendukung Jokowi sebagai presiden pada Pemilu 2014 dan 2019.

Oleh karenanya, Ali menegaskan bahwa Nasdem bukan "penumpang gelap" yang bergabung pemerintahan di tengah jalan.

"Kami ini sama besarnya andilnya dengan PDI-P katakan seperti itu. Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal," ujar Ali.

Baca juga: Soal Wacana “Reshuffle” Menteri Nasdem, Pengamat: Kalau PDI-P yang Bicara, Artinya Tak Main-main

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi, kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian, kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual, Jumat (30/12/2022).

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.

Baca juga: Dua Elite PDI-P Minta Jokowi Copot Mentan dan Menteri LHK, Nasdem: Tidak Etis

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com