Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/12/2022, 11:12 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, sinyal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini jelas mengarah ke pergantian menteri dari Partai Nasdem.

Ini tak lepas dari manuver partai pimpinan Surya Paloh tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

"Menurut saya, reshuffle kali ini memang seakan-akan dikontekstualisasikan hanya untuk urusan pergantian menteri dari Nasdem, terutama setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Wacana Reshuffle Menteri Nasdem Dinilai Murni Alasan Politik, Imbas Deklarasi Capres Anies

Menurut Adi, tanda-tanda reshuffle bakal digelar dalam waktu dekat kian nyata. Presiden Joko Widodo belum lama ini lagi-lagi menyinggung soal pergantian menteri.

Dua parpol koalisi pemerintah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga mengungkap rencana reshuffle pada awal Januari 2023. Menurut kedua partai, reshuffle bakal mencakup menteri urusan ketahanan pangan dan ekonomi.

Terbaru, sinyal reshuffle datang dari partai penguasa, PDI Perjuangan. Partai pengusung Jokowi itu bahkan terang-terangan meminta presiden mengevaluasi dua menteri Nasdem.

"Ketika PDI-P yang bicara, apa pun judulnya, PDI-P ini adalah partai penguasa, partai tempat di mana Jokowi tumbuh dan besar, bahkan diusung sebagai capres. Dan itu nada usulan PDI-P soal reshuffle nggak main-main," ucap Adi.

Presiden Jokowi sendiri, menurut Adi, memang menunjukkan gelagat tak biasa sejak Nasdem mengumumkan hendak mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Baca juga: PDI-P Minta 2 Menteri Nasdem Dievaluasi, Demokrat Ingatkan Jokowi soal Reshuffle

Misalnya, saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres.

Lalu, awal November kemarin presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya, kepala negara tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video.

Tak lama setelah itu, viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir di acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar, 21 Oktober 2022.

"Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman dan sindiran-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan," kata Adi.

Bagaimanapun, lanjut Adi, Anies datang dari kelompok oposisi. Dia bahkan kerap dicitrakan sebagai sosok yang kontra dengan Jokowi.

Sebagai presiden, Jokowi menginginkan penggantinya kelak mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan.

Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara (IKN), atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ridwan Mansyur Setuju Pembentukan MKMK secara Permanen

Ridwan Mansyur Setuju Pembentukan MKMK secara Permanen

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Nasdem Tetap Tolak RUU DKJ jika Gubernur Dipilih Presiden

Surya Paloh Perintahkan Nasdem Tetap Tolak RUU DKJ jika Gubernur Dipilih Presiden

Nasional
Ingin Debat Realistis, KPU Pertemukan Timses dengan Kemenkeu dan Bappenas Hari Ini

Ingin Debat Realistis, KPU Pertemukan Timses dengan Kemenkeu dan Bappenas Hari Ini

Nasional
Bantuan ke Pengungsi Rohingya Tetap Diberikan, Jokowi: Tapi Utamakan Kepentingan Masyarakat Lokal

Bantuan ke Pengungsi Rohingya Tetap Diberikan, Jokowi: Tapi Utamakan Kepentingan Masyarakat Lokal

Nasional
TNI AU Buka Kemungkinan Gandeng KNKT untuk Selidiki Jatuhnya 2 Pesawat Super Tucano di Pasuruan

TNI AU Buka Kemungkinan Gandeng KNKT untuk Selidiki Jatuhnya 2 Pesawat Super Tucano di Pasuruan

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Saat Debat Dihapus, Pakar: Harusnya Malah Diperpanjang

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Saat Debat Dihapus, Pakar: Harusnya Malah Diperpanjang

Nasional
Bawaslu Klaim 'All-Out' Hadapi Potensi 10.000 Kasus Netralitas ASN Jelang Pemilu

Bawaslu Klaim "All-Out" Hadapi Potensi 10.000 Kasus Netralitas ASN Jelang Pemilu

Nasional
Anggap Usul Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Gegabah, Surya Paloh: Tak Hormati Demokrasi

Anggap Usul Gubernur Jakarta Dipilih Presiden Gegabah, Surya Paloh: Tak Hormati Demokrasi

Nasional
Dapat Laporan Pengungsi Rohingya Makin Banyak, Jokowi: Ada Dugaan Kuat Keterlibatan Jaringan TPPO

Dapat Laporan Pengungsi Rohingya Makin Banyak, Jokowi: Ada Dugaan Kuat Keterlibatan Jaringan TPPO

Nasional
Dirut Antam Raih Penghargaan Top CEO Awards 2023

Dirut Antam Raih Penghargaan Top CEO Awards 2023

Nasional
Pesawat EMB-314 Super Tucano TNI AU Beroperasi Kembali Usai Insiden di Pasuruan

Pesawat EMB-314 Super Tucano TNI AU Beroperasi Kembali Usai Insiden di Pasuruan

Nasional
Alasan PPP Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Alasan PPP Usulkan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ

Nasional
TPN Minta Pendukung Pasang Gambar Ganjar-Mahfud di Warung dan Kemasan Makanan-Minuman

TPN Minta Pendukung Pasang Gambar Ganjar-Mahfud di Warung dan Kemasan Makanan-Minuman

Nasional
Aksi Prabowo Masak, Makan, dan Joget di Cilincing, Ajak Warga Dengar Musik daripada Pidato

Aksi Prabowo Masak, Makan, dan Joget di Cilincing, Ajak Warga Dengar Musik daripada Pidato

Nasional
PPP Akui Ikut Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih Presiden pada RUU DKJ

PPP Akui Ikut Usulkan Gubernur Jakarta Dipilih Presiden pada RUU DKJ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com