Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paradoks Nasdem dan Surya Paloh: Enggan Pisah dari Jokowi, tapi Capreskan Anies

Kompas.com - 28/12/2022, 13:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Partai Nasdem menuju Pemilu 2024 dinilai bertentangan dengan sikapnya di pemerintahan.

Di satu sisi, partai pimpinan Surya Paloh itu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Nasdem juga berencana berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai dari kalangan oposisi.

Namun, di sisi lain, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, sikap Nasdem tersebut saling bertentangan.

"Sikap Nasdem itu adalah paradoks. Di satu sisi nggak mau pisah jalan dari Jokowi, tapi Nasdem usung jagoan dari oposisi," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle, Nasdem: Siap Menghadapi Segala Situasi

Bagaimanapun, kata Adi, Anies datang dari kelompok oposisi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan kerap dicitrakan sebagai sosok antitesa Jokowi.

Sementara, sebagai presiden, Jokowi ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan.

Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara (IKN), atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air.

Persoalannya, keinginan presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI-1.

"Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti bicara tentang kontinuitas program. Bahwa siapa pun yang jadi presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa memastikan semua legacy Jokowi itu dilanjutkan," ujar Adi.

Baca juga: Kaleidoskop 2022: Kapal Restorasi Diterjang Ombak Usai Nasdem Dukung Anies Capres

Memang, Nasdem telah menyatakan bahwa jika Anies terpilih sebagai presiden, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu bakal melanjutkan program-program Jokowi.

Elite partai Nasdem juga berulang kali menunjukkan keengganan dibentur-benturkan dengan Jokowi atau pemerintahan.

Namun, pemerintah paham betul bahwa manuver Nasdem untuk Pemilu 2024 mengusung semangat koalisi perubahan.

"Publik tidak bisa menutup mata, poros koalisi perubahan itu konotasinya sesuatu yang berbeda dari Jokowi," kata Adi.

Bagi Nasdem, mendukung pencapresan Anies bukanlah dosa. Toh, Surya Paloh dan jajarannya berjanji memenuhi komitmen mereka untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir 2024.

Baca juga: Pertemuan SBY-Salim Segaf Dinilai Tak Lepas dari PHP Anies dan Nasdem

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com