JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal reshuffle atau perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.
Lagi-lagi, kabar yang beredar, reshuffle bakal menggoyang kursi menteri Partai Nasdem. Disinyalir, ini merupakan imbas manuver Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan pun telah angkat bicara terkait ini. Meski tak gamblang, Jokowi mengisyaratkan peluang perombakan kabinet.
Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle Kabinet
Lantas, benarkah reshuffle bakal dilakukan dalam waktu dekat? Mungkinkah menteri Nasdem terdepak buntut pencapresan Anies?
Isu reshuffle terhadap para menteri Nasdem sempat berembus Oktober lalu, sesaat setelah partai besutan Surya Paloh tersebut mengumumkan Anies Baswedan sebagai kandidat capres.
Saat itu, relawan Jokowi terang-terangan meminta presiden mencopot menteri yang merupakan kader Nasdem. Alasannya, tak lain karena Nasdem mendukung pencapresan Anies.
Terbaru, PDI Perjuangan, partai penguasa yang juga menaungi Jokowi, meminta kepala negara mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.
Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle, PDI-P Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu sempat menyinggung soal impor beras. Dia mengaku prihatin karena pemerintah kembali mengimpor beras padahal telah berkomitmen untuk swasembada.
Namun demikian, Djarot mengatakan, keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betuk bisa tercapai," ujarnya.
Presiden Jokowi sendiri tak menutup peluang dilakukannya reshuffle. Namun, dia tak mengungkap detail kapan perombakan kabinet bakal dilakukan.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi
Sementara, ditanya soal permintaan PDI-P untuk mengevaluasi dua menteri Nasdem, Jokowi tak banyak merespons. Mantan Wali Kota Solo itu hanya tersenyum.