Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Sebut Salim Segaf dan SBY Sepakat Perangi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 23/12/2022, 21:45 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat memerangi isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan hal itu merupakan salah satu isi pembicaraan keduanya saat bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/12/2022) malam.

“Kita sepakat tidak boleh lagi ada isu perpanjangan pemerintahan, legislatif. Jadi kita harus betul-betul concern dengan agenda reformasi kita, dengan membatasi kekuasaan,” kata Pipin ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2022).

Menurutnya, dalam pertemuan itu Demokrat dan PKS memiliki semangat yang sama untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dengan baik.

Baca juga: PKS Jelaskan Isi Pertemuan Salim Segaf dengan SBY di Cikeas

Sebagai partai politik (parpol) oposisi, Pipin mengatakan, langkah yang dipilih PKS dan Demokrat adalah mengawasi kinerja pemerintah agar tak melanggar konstitusi.

“Kami berada di luar pemerintah ini menjaga marwah demokrasi ini semakin baik, dan ayo kita cari siapa capres-cawapres yang terbaik,” ujar Pipin.

Terkait penentuan capres, Pipin mengungkapkan, PKS punya tiga kriteria, yakni dicintai masyarakat, berjiwa nasionalis-relijius, serta menjadi simbol perubahan bangsa.

Ia mengatakan, Salim Segaf mengajak SBY berdiskusi soal tiga kriteria capres itu dalam pertemuan di Cikeas.

Baca juga: SBY dan Salim Segaf PKS Bertemu di Cikeas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan anggota Majelis Syuro disebutnya telah mengantongi nama capres yang bakal diusung. Rencananya, deklarasi bakal digelar awal 2023.

“Ya kita ikhtiarkan mudah-mudahan awal tahun ini, mudah-mudahan tahun baru, ada capres baru yang bisa dideklarasikan oleh PKS sebagaimana tiga kriteria itu,” kata Pipin.

Diketahui PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem tengah menjajaki pembentukan koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, deklarasi koalisi yang sejatinya diusulkan Nasdem bakal berlangsung 10 November 2022, belum terealisasi.

Baca juga: PKS Berencana Deklarasikan Capres Awal 2023, Kriterianya Dibahas dengan SBY

Pasalnya, PKS dan Demokrat masih perlu melaksanakan mekanisme internalnya untuk menentukan figur yang bakal diusungnya untuk menjadi capres.

Sampai saat ini, ketiga parpol nampak belum satu suara, terutama soal penentuan cawapres dalam bakal koalisi tersebut.

Sedangkan figur capres sudah diisi oleh Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem.

Demokrat ingin Anies dapat berpasangan dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Baca juga: PKS Hormati Pilihan Nasdem jika Usulkan Andika Perkasa ke Koalisi Perubahan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com