PKS Sebut Salim Segaf dan SBY Sepakat Perangi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat memerangi isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan hal itu merupakan salah satu isi pembicaraan keduanya saat bertemu di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/12/2022) malam.

“Kita sepakat tidak boleh lagi ada isu perpanjangan pemerintahan, legislatif. Jadi kita harus betul-betul concern dengan agenda reformasi kita, dengan membatasi kekuasaan,” kata Pipin ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (23/12/2022).

Menurutnya, dalam pertemuan itu Demokrat dan PKS memiliki semangat yang sama untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir dengan baik.

Baca juga: PKS Jelaskan Isi Pertemuan Salim Segaf dengan SBY di Cikeas

Sebagai partai politik (parpol) oposisi, Pipin mengatakan, langkah yang dipilih PKS dan Demokrat adalah mengawasi kinerja pemerintah agar tak melanggar konstitusi.

“Kami berada di luar pemerintah ini menjaga marwah demokrasi ini semakin baik, dan ayo kita cari siapa capres-cawapres yang terbaik,” ujar Pipin.

Terkait penentuan capres, Pipin mengungkapkan, PKS punya tiga kriteria, yakni dicintai masyarakat, berjiwa nasionalis-relijius, serta menjadi simbol perubahan bangsa.

Ia mengatakan, Salim Segaf mengajak SBY berdiskusi soal tiga kriteria capres itu dalam pertemuan di Cikeas.

Baca juga: SBY dan Salim Segaf PKS Bertemu di Cikeas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan anggota Majelis Syuro disebutnya telah mengantongi nama capres yang bakal diusung. Rencananya, deklarasi bakal digelar awal 2023.

“Ya kita ikhtiarkan mudah-mudahan awal tahun ini, mudah-mudahan tahun baru, ada capres baru yang bisa dideklarasikan oleh PKS sebagaimana tiga kriteria itu,” kata Pipin.

Diketahui PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem tengah menjajaki pembentukan koalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Namun, deklarasi koalisi yang sejatinya diusulkan Nasdem bakal berlangsung 10 November 2022, belum terealisasi.

Baca juga: PKS Berencana Deklarasikan Capres Awal 2023, Kriterianya Dibahas dengan SBY

Pasalnya, PKS dan Demokrat masih perlu melaksanakan mekanisme internalnya untuk menentukan figur yang bakal diusungnya untuk menjadi capres.

Sampai saat ini, ketiga parpol nampak belum satu suara, terutama soal penentuan cawapres dalam bakal koalisi tersebut.

Sedangkan figur capres sudah diisi oleh Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem.

Demokrat ingin Anies dapat berpasangan dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara PKS mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Baca juga: PKS Hormati Pilihan Nasdem jika Usulkan Andika Perkasa ke Koalisi Perubahan