JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, banyak aparat yang mem-backing-i berbagai praktik ilegal, baik itu mafia tambang maupun mafia tanah.
Mahfud menyebutkan, keterlibatan aparat itu selama ini seolah-olah hanya menjadi rahasia umum karena tidak ada yang mau mengungkapkannya ke muka publik.
"Soal backing-backing-an ini saya kira sudah lama ini, cuma tidak ada yang berani ngomong saja, backing-backing ini sejak dulu," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Baca juga: Mahfud Mengaku Terima Banyak Laporan Pensiunan TNI Jadi Backing Mafia
Mahfud menyampaikan, sebelum menjadi menteri, ia pernah didatangi seorang warga yang mengadukan kasus perampasan lahan oleh sebuah perusahaan.
Ia mengatakan, saat meneruskan laporan itu ke seorang pengacara, kasus itu dinilai dapat mudah diselesaikan bila dibawa ke kantor aparat penegak hukum, tetapi mereka tidak berani mengusut kasus tersebut.
"Datang ke kantor aparat penegak hukum, 'Oh engggak bisa, Pak, di belakangnya ini ada Pak ini, enggak berani', yang begitu tuh sudah lama," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku menerima banyak laporan keterlibatan pensiunan TNI yang melindungi sejumlah praktik ilegal.
Mahfud pun mempertanyakan kekuatan yang dimiliki para purnawirawan itu sehingga mereka bisa terlibat mem-backing-i sesuatu.
"Kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko. Pak, itu tentara kalau sudah pensiun punya kekuatan apa? Kok di laporan saya tuh banyak mem-backing orang, mem-backing-i mafia, jenderal inilah, jenderal ini," kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud: Beking-bekingan Ini Sudah Lama, cuma Tak Ada yang Berani Ngomong
Mahfud pun mendapat jawaban dari anak buahnya bahwa para pensiunan tentara itu seharusnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa setelah tak lagi berdinas di militer.
Oleh karena itu, ia memerintahkan agar jajaran Polri untuk berani menindak para pensiunan tentara tersebut.
"Saya bilang ke poldanya, jangan dibiarkan model begini, menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi memungut uang dari masyarakat," ujar Mahfud.
Ia pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengusut keterlibatan aparat maupun pensiunan aparat dalam praktik-praktik ilegal.
"Yang begitu itu banyak dan kita, saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen menyelesaikan ini. Mari yang lama-lama itu mulai dibuka saja kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesainya," kata dia.
Pada Selasa (14/12/2022) lalu, Mahfud juga sudah angkat bicara bahwa ada aparat yang mem-backing-i tambang.