Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Syndicate: Hanya Ganjar yang Bisa Menghadapi Anies

Kompas.com - 15/12/2022, 17:53 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengungkap adanya sejumlah skenario yang mungkin terjadi pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan Ari dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Tahapan Pemilu dan Catatan Politik Akhir Tahun" di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022).

Pertama, bila mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden.

"Ganjar atau Anies itu bisa maju dua-duanya atau tidak maju dua-duanya," kata Ari dalam diskusi tersebut.

Baca juga: Akrab dengan Puan, Ganjar Dinilai Tengah Negosiasi ke PDI-P buat Buka Jalan Menuju Pilpres

Menurut dia, bila Ganjar tidak maju sebagai capres, maka peluang paling besar dipegang oleh Anies. Begitu pula sebaliknya.

Hal itu, terang Ari, sejalan dengan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei.

"Misalkan nanti Nasdem tidak dapat koalisi, sehingga Anies tidak (maju)," ucap Ari.

Di sisi lain, bila Anies maju sebagai capres, Ganjar juga akan didorong menjadi capres untuk mengimbanginya.

"Karena memang secara elektoral, berdasarkan survei kan, kompetisi dua orang ini sangat kuat. Hanya Ganjar yang bisa menghapi Anies, atau hanya Anies yang bisa menghadapi Ganjar," ujar dia.

Baca juga: Perppu Pemilu: Aturan Pileg dan Pilpres 2024 Wilayah Kaltim Masuk IKN Mengacu UU Pemilu

Adapun Partai Nasdem telah memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Penunjukan itu dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 3 Oktober 2022.

Sementara itu, Ganjar Pranowo sempat menyatakan siap menjadi capres. Namun, hal itu berbuntut panjang.

Awalnya, PDI Perjuangan, partai yang menaungi Ganjar kini, tak mempersoalkan ucapan Gubernur Jawa Tengah itu. Namun, belakangan, pernyataan tersebut jadi perdebatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com