Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Terima Surpres Calon Dubes RI untuk 13 Negara Sahabat, Akan Dibahas secara Rahasia

Kompas.com - 13/12/2022, 16:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR menerima surat presiden (surpres) Joko Widodo (Jokowi) tentang calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia (RI).

Ada 13 calon dubes LBBP RI untuk 13 negara sahabat.

Surpres Jokowi itu dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

"Pimpinan DPR RI telah menerima sepucuk surat dari Presiden RI Nomor R56 perihal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar LBBP RI untuk negara sahabat," ujar Puan.

Baca juga: Pamitan, Anies dan Ariza Kumpulkan Duta Besar Berbagai Negara di Kota Tua

Puan menyampaikan, dalam rapat paripurna terdekat, calon dubes LBBP RI itu akan ditindaklanjuti tanpa menyebut nama dan negara penerima.

"Surat pencalonan duta besar RI untuk negara sahabat yang disampaikan oleh presiden kepada pimpinan DPR. Dan pimpinan DPR akan segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima," tutur dia.

Kemudian, Puan mengatakan, DPR akan menugaskan Komisi I untuk membahas surpres tersebut secara rahasia.

Setelah itu, Komisi I DPR menyampaikan hasil pembahasan kepada pimpinan DPR.

Pimpinan DPR pun akan mengirim hasil pembahasan ke Presiden Jokowi secara rahasia pula.

"Terkait surpres tersebut, kami menugaskan kepada Komisi I untuk membahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Puan.

Baca juga: Eks Dubes RI Astari Rasjid Meninggal Dunia

Puan pun menanyakan persetujuan atas surpres mengenai calon dubes RI itu kepada anggota DPR yang hadir.

"Apakah dapat disetujui?" kata Puan.

"Setuju," jawab para hadirin rapat.

Lantas, siapa saja calon dubes LBBP RI yang masuk ke dalam surpres ini?

Berdasarkan pemberitaan Kompas.id, ada 13 nama yang diusulkan Jokowi kepada DPR pada pertengahan November 2022.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com