Masalah Pasal Perzinaan KUHP

Kedua, orang-orang yang tidak menikah karena kesulitan memenuhi tuntutan sosial tentang pernikahan. Di sejumlah daerah, pernikahan secara kultur sangat mahal. Adanya mahar atau uang panaik yang tak terjangkau bisa menjadi penghalang bersatunya dua sejoli dalam pernikahan.

Baca juga: Wamenkumham: Silakan Turis Asing Datang ke RI, Anda Tidak Akan Dikenakan Pasal Perzinaan

Kalau kemudian mereka berhubungan di luar nikah, apa hak negara menghukum mereka?

Ketiga, orang-orang yang tidak menikah karena pilihan hati mereka tidak direstui orang tua atau keluarga.

Keempat, orang-orang yang tidak menikah karena dipersulit karena berbeda agama. Ada banyak kasus di mana sejoli beda agama harus keluar negeri hanya untuk menikah. Tapi tidak semua orang cukup mampu untuk keluar negeri.

Kelima, pasal-pasal ini juga bisa menjerat kelompok minoritas yang pernikahannya tidak diakui, seperti kelompok minoritas gender dan seksual. Mereka dilarang nikah. Sementara mereka manusia dan manusia butuh seks. Seks di luar nikah dilarang. Bagaimana?

Keenam, warga negara asing yang sedang berkunjung ke Indonesia dan biasa dengan hidup bersama tanpa pernikahan.

Bahan bakar diskriminasi

Barangkali akan dikatakan bahwa kekhawatiran akan banyak yang terdampak dari pasal ini tidak beralasan karena aturan itu adalah delik aduan absolut. Yang bisa mengadukan hanya keluarga terdekat: suami atau istri untuk yang sudah menikah, atau orang tua atau anak untuk yang belum menikah.

Dikatakan bahwa meskipun pasal perzinaan dan kohabitasi ini ada, secara teknis sulit untuk diterapkan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej, di kanal Youtube Akbar Faizal Unsensored (14/11/2022) menyatakan, pasal-pasal terkait seks di luar nikah itu merupan bentuk kompromi antara kelompok kebebasan pada ranah privat dan kelompok agama yang ingin hal ini diatur.

Karena itu, komprominya adalah pasal-pasal tentang hubungan seks di luar suami istri ini diatur, tetapi dengan delik aduan, di mana yang bisa mengadu adalah suami atau istri untuk yang terikat pernikahan dan orang tua atau anak untuk yang tidak terikat pernikahan. Dia menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan pihak yang bisa mengadu, itu akan menghindarkan tindakan yang berlebihan pada kasus-kasus hubungan seksual di luar nikah.

Baca juga: Wamenkumham Sebut Delik Aduan Pasal Perzinaan di KUHP Bersifat Absolut, Tak Bisa Penjarakan Satu Pihak Saja

Pegawai hotel, Satpol PP, atau masyarakat tidak bisa dan tidak memiliki hak untuk memperkarakan hal itu. Artinya pasal ini seperti hendak memenuhi desakan kelompok agama, tetapi dengan pembatasan yang ketat sehingga akan sulit diwujudkan.

Dengan demikian, menurut asumsi itu, pasal-pasal perzinaan tersebut secara praktis tidak akan mudah atau bahkan akan sangat sulit dipraktikkan. Dengan demikian, walaupun pasal itu ada, tetapi kebebasan individu akan tetap terjaga.

Benarkah demikian? Argumen itu mungkin memiliki kebenaran secara normatif, tetapi akan menjadi bermasalah jika kita melihat realitas masyarakat. Selama ini, masyarakat sering melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pasangan yang hidup bersama atau berhubungan di luar nikah.

Keberadaan pasal ini sangat mungkin akan menjadi landasan bagi warga untuk melakukan tindakan kekerasan. Bahkan sekadar fatwa MUI atau peraturan menteri tentang paham keagamaan minoritas saja, massa bisa melakukan tindakan beringas, apalagi kalau aturannya ada di dalam KUHP.

Dengan terbitnya pasal-pasal perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP yang baru, negara tidak hanya sedang mencoba memperluas kekuasaan dengan menginvasi ruang publik warga, tetapi juga menyediakan ruang bagi munculnya praktik diskriminatif dan kekacauan di tengah masyarakat.