Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham Sebut Keberagaman di Indonesia Picu Polemik, Tekankan Pentingnya Pendidikan Toleransi

Kompas.com - 10/12/2022, 18:43 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut, keberagaman di Indonesia memicu polemik dan masalah yang tidak dapat dicegah.

Berkaca dari keadaan ini, Yasonna menilai pendidikan toleransi di sekolah dan lembaga pendidikan menjadi penting agar setiap orang bisa menghargai perbedaan.

Pernyataan tersebut Yasonna sampaikan dalam webinar Internasional bertemakan “Membangun Budaya yang Menghormati Keberagaman dan HAM melalui Pendidikan Toleransi”. Acara ini digelar Kemenkumham bersama Institut Leimena.

“Salah satu upaya untuk dapat meminimalisir polemik yang diakibatkan keberagaman adalah dengan meningkatkan toleransi,” kata Yasonna, Jumat (9/12/2022) malam.

Baca juga: Wapres Harap NU di Papua Junjung Nilai Toleransi dan Kemanusiaan

Yasonna mengatakan, saat ini permasalahan sosial yang timbul semakin rumit seperti, radikalisasi, perseteruan, kekerasan, separatisme hingga hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghargai hak orang lain.

Dia menuturkan, sikap tidak toleran bisa berawal dari sikap dasar pemeluk agama yang merasa paling benar dibanding penganut agama lain. Orang tersebut bisa memandang rendah hingga menilai keyakinan orang lain keliru.

Hal ini, kata Yasonna, bisa membuat manusia memiliki perilaku yang kaku. Mereka ingin kepercayaannya juga diakui orang lain.

“Ingin keyakinannya juga diyakini oleh orang lain, saling menjatuhkan, saling menghujat dan saling mengolok-olok antar pemeluk agama atau bahkan sampai bertindak keras terhadap orang yang berbeda pemahaman dengan mereka,” tuturnya.

Dalam forum yang sama, Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain menyebut, negaranya dan Indonesia memiliki kesamaan, yakni berkembang dalam keberagaman.

Kedua negara memiliki nilai yang sama yakni, Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu dan E Pluribus Umum yang berarti dari banyak menjadi satu.

Hussain menuturkan, dalam mewujudkan persatuan itu, pendidikan memiliki peran yang penting.

“Pendidikan itu sendiri saja telah menciptakan peluang untuk belajar dan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda,” ujar Hussain.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Sikap Toleransi Masyarakat Tinggi, tetapi Dibayangi Ancaman Konflik Agama dan Politik

Lebih lanjut, Hussain menuturkan, upaya perlindungan HAM dan kebebasan beragama berikut keamanan nasional merupakan hal yang penting.

Tidak adanya kebebasan memeluk keyakinan membuat kedekatan sosial masyarakat retak, timpang, dan memicu permusuhan.

Menurutnya, persoalan kebebasan memeluk keyakinan masih menjadi momok di banyak negara di dunia. Sejumlah permasalahan seperti antisemitisme, islamofobia, xenofobia, hingga serangan terhadap kelompok etnoreligius meningkat.

“Penelitian menunjukkan pemerintah-pemerintah yang melemahkan kebebasan beragama, menindas praktik keagamaan, kebebasan ekspresi dan identitas justru memupuk ketidakstabilan bahkan kekerasan,” ujarnya.

“Sepanjang karier saya, saya melihat langsung bagaimana pemerintah kadang aktor non-negara menjadikan agama sebagai senjata dan membuat batasan-batasan sehingga harapan orang terhadap perdamaian dan stabilitas, runtuh,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com