Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Tak Bisa Toleransi Kerugian Negara karena Ego Sektoral, Setop!

Kompas.com - 09/06/2022, 12:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ia tidak dapat menoleransi kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan ego sektoral lembaga.

Jokowi meminta semua lembaga pemerintah mulai mengesampingkan ego sektoral.

"Saya ingatkan lagi saya tidak bisa menoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga kita, " ujar Jokowi dalam sambutannya pada puncak acara Gugus Tugas Reforma Agraria 2022 (GTRA Summit 2022) di Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

"Sudah setop, cukup, setop, persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Saya Minta Semua Lembaga Pemerintahan Saling Terbuka, Bersinergi

Oleh karena itu, Presiden meminta semua lembaga pemerintahan saling terbuka dan bersinergi.

Jokowi pun meminta semua pejabat di pusat dan daerah mendukung keterbukaan itu.

"Saya ingin tegaskan lagi permintaan saya pada seluruh pejabat pusat maupun daerah, seluruh kementerian dan lembaga pusat dan daerah, semua lembaga pemerintahan ini harus saling terbuka, harus saling bersinergi tetapi real. Ini pada tataran pelaksanaan," kata Jokowi.

"Kalau di forum rapat itu (dikatakan) wah kita harus terbuka, kita harus terbuka, praktiknya tidak. Itu yang kita sering lemah di situ. Sekali lagi, semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi," ucap dia.

Baca juga: Saat Megawati dan Jokowi Menjawab Kabar Renggangnya Hubungan Mereka...

Kepala Negara pun menekankan, di dalam reforma agraria, ada kebijakan satu peta.

Kebijakan ini dibuat untuk meruntuhkan ego sektoral lembaga.

"Kita mengenal kebijakan satu peta. Harus semuanya mengikuti ini, harus mendukung ini, kalau sudah satu peta itu enak banget," ujar dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com