Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2022, 18:28 WIB

KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Novita Wijayanti mengatakan, rumah sakit (RS) harus bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi-edukasi cara hidup sehat kepada masyarakat.

“Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga,” ungkap Novita saat melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke RS Siloam Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (6/12/2022).

Selain itu, lanjut Novita, RS juga harus memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga yang hadir, sehingga tidak hanya menjaga kesehatan kepada yang sakit, tetapi keluarga yang menemani dapat mendapatkan edukasi.

Baca juga: Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti saat bertukar cinderamata usai memimpin kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit Siloam Makassar. Dok. DPR RI Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti saat bertukar cinderamata usai memimpin kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit Siloam Makassar.

“Selain memberikan pelayanan edukasi kesehatan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada keluarga yang menemani pasien yang yang sakit itu juga menjadi poin penting. Bagaimana berperilaku di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan,” ujar Novita dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/12/2022).

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menambahkan, selain memberikan pelayanan atas asuransi kesehatan kepada para anggota dewan, penting juga untuk memberikan pendidikan kesehatan dan pelayanannya kepada masyarakat.

“Tidak hanya mengutamakan dan memberikan pelayanan kepada pejabat, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga sama pentingnya. Hal itu dikarenakan saat ini kondisi kesehatan menjadi nomor satu, masyarakat juga harus diberikan pelayanan yang maksimal,” jelas Novita.

Baca juga: Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan BURT DPR RI Cen Sui Lan terus memastikan pelayanan asuransi kesehatan bagi anggota dewan yang diselenggarakan oleh Jasindo bekerja sama dengan RS Siloam berjalan dengan baik. Ia menyarankan agar RS Siloam memiliki database para anggota dewan beserta keluarganya.

“BURT mengurus anggota dewan yang berjumlah 500 sekian, ke RS Siloam ini juga merupakan salah satu tugas kita, kebetulan dari daerah pilihan (dapil) Sulawesi ini ada sekitar 24 anggota kalau kita hitung beserta dengan anak dan keluarganya hampir serratus. Jadi kita berharap RS Siloam harus memiliki database untuk semua anggota DPR beserta keluarganya,” ujar Cen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Airlangga, Hasan Nasbi: Golkar Tak Mungkin Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Kuasa Hukum Bharada E: Kalau JPU Galau dalam Menuntut, Seharusnya Pilih yang Untungkan Terdakwa

Nasional
Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Jokowi Resmikan Jalan Pintas Batas Singaraja-Mengwitani, Pembangunannya Telan Biaya Rp 396,7 Miliar

Nasional
Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Usul Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: DPRD Provinsi Otomatis Dihapus

Nasional
Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Di Bawah Keketuaan RI, Menlu ASEAN Bakal Bertemu Perdana Pekan Ini

Nasional
Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Muhaimin Iskandar Klaim PKB Siap Sampaikan Kajian Hapus Pilgub dan Jabatan Gubernur ke Baleg

Nasional
Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Sosok Danpaspampres Baru Brigjen Rafael, Eks Dangrup 2 Kopassus dan Danrem Surakarta

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Indeks Persepsi Korupsi Terjun Bebas, Wakil Ketua KPK: Jadi Kerisauan dan Ironi Kita

Nasional
Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat 'Welcome'

Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, PDI-P: Kami Sangat "Welcome"

Nasional
Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.