BURT Sebut Pengadaan Kalender Setjen DPR Rp 955 Juta Belum Dihentikan Total

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Achmad Dimyati Natakusumah mengungkapkan, pihaknya meminta perencanaan pengadaan kalender 2023 oleh Sekretariat Jenderal senilai Rp 955 juta dikaji kembali.

BURT melihat pengadaan kalender menjadi salah satu kebutuhan rutin Setjen DPR.

"Kami meminta untuk dikaji ulang. Belum dihentikan total. Itu kan kebutuhan rutin ya, kebutuhan organisasi," kata Dimyati saat dihubungi, Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Politikus Gerindra: Kita Di-bully Gara-gara Anggaran Kalender

Menurut dia, nantinya BURT akan melihat apakah usulan anggaran pengadaan yang diajukan terlalu tinggi atau tidak. Di samping itu, BURT juga akan melihat apakah kuantitas kalender yang dicetak sesuai dengan nilai anggaran atau tidak.

"Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengaturannya supaya tidak membuat polemik, dianggap kemahalan, dianggap kelebihan. Kan itu kebutuhan rutin. Semua institusi dan lembaga pasti mencetak kalender," jelasnya.

Politisi PKS itu melanjutkan, berbagai masukan akan disampaikan BURT dalam rapat bersama pihak Setjen DPR, Kamis (1/9/2022) besok.

Baca juga: DPR RI Anggarkan Rp 955 Juta dari APBN untuk Cetak Kalender

"Akan saya tanyakan dan akan kami kaji, itu seperti apa supaya tidak ada polemik, tidak dianggap pemborosan, tidak dianggap tidak memiliki sense of crisis," tutur dia.

Sebagai informasi, belum ada keterangan lebih lanjut dari Indra Iskandar menanggapi hal ini. Kompas.com sudah berusaha menghubunginya, tetapi belum ada respons.

Sebelumnya, DPR menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Adapun anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama dari tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya ialah 739087.

Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi.

Baca juga: Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu soal Pemilu Dampak DOB Papua

Adapun pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp 955 juta.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000. Nilai HPS paket Rp 901.875.000," tulis situs tersebut.