Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur, Jokowi: 3 Bulan Harus Selesai Pembangunan Kembali

Kompas.com - 08/12/2022, 15:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, untuk segera membangun kembali fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukamaju 1 di Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kamis (8/12/2022).

"Saya tadi sudah perintahkan ke Menteri PU untuk yang sekolah dasar ini selesai tiga bulan harus selesai (pembangunan kembali) karena anak-anak harus belajar," ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Jokowi mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, saat ini ada sekitar 53.000 rumah yang mengalami kerusakan.

Baca juga: Jokowi Minta TNI dan Polri Bantu Warga Cianjur Bersihkan Puing-puing Usai Gempa

Dengan Rincian, sekitar 12.900 rumah rusak berat, 15.000 rumah rusak sedang dan 25.000 rumah rusak ringan.

Dari data tersebut, Kecamatan Cugenang merupakan daerah yang paling parah terdampak gempa bumi.

"Saya sudah ke sini ke Kecamatan Cugenang sudah dua kali ini, jadi yang rusak berat memang di sini karena ini adalah pusatnya gempa. Kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan memang yang paling parah di Cugenang," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah akan fokus pada kegiatan pembangunan kembali rumah dan fasilitas-fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi.

Selain itu, untuk rumah dan fasilitas umum yang berada di zona merah, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan merelokasi bangunan tersebut ke tempat yang lebih aman.

"Kalau di zona merah memang harus, tetapi kan itu perlu komunikasi sosial dengan masyarakat yang lebih intens terlebih dahulu, tetapi lokasinya untuk relokasi sudah kita siapkan dan sudah dibangun," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Uang Bantuan Pembangunan Rumah Jangan Diambil Langsung Semuanya, Nanti Jadi Motor

Sementara itu, Kepala SDN Sukamaju 1 Elis Fahriyah dalam keterangan terpisah berharap agar sekolah tersebut dapat secepatnya dibangun kembali sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan normal.

Selain itu, Ia berharap agar trauma yang dirasakan warga sekolah juga dapat segera sembuh.

"Apabila gempa sudah berlalu, secepatnya dibangun kembali sarana di sekolah ini dan mudah-mudahan bangunan kami lebih baik dan nyaman untuk anak-anak kami," kata Elis.

Elis juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dan semua pihak yang telah membantu proses pemulihan dan rekonstruksi sekolah tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dan jajaran menteri, baik menteri, baik dari PUPR, baik dari kepala dinas, dan semuanya yang telah membantu pemulihan sekolah ini," ujarnya.

Baca juga: Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com