Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Kompas.com - 08/12/2022, 13:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengungkapkan, bahwa demokrasi tengah mengalami tantangan. Bahkan, beberapa survei menunjukkan bahwa demokrasi mengalami kemunduran.

Hal ini diungkapkan Retno Marsudi dalam sambutan pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 di Bali, Kamis (8/12/2022).

Survei yang dikutip oleh Menlu dari International IDEA dan survei Freedom House.

"Dalam pembukaan tadi, saya juga menyampaikan bahwa demokrasi tengah menghadapi berbagai tantangan. Saya mengutip data-data yang tersedia, antara lain dari International IDEA yang melaporkan bahwa demokrasi mengalami kemunduran atau stagnan," kata Retno dalam konferensi pers secara daring usai pembukaan BDF, Kamis.

Baca juga: Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Retno Marsudi mengungkapkan, data dari Freedom House bahkan menyampaikan terjadi kemunduran demokrasi selama 16 tahun berturut-turut.

Sementara V-Dem Institute menyebut rata-rata kualitas demokrasi turun ke level 30 tahun yang lalu. Di Asia Pasifik sendiri, diperkirakan 54 persen penduduk hidup di bawah alam demokrasi.

Retno Marsudi mengatakan, Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyampaikan hal serupa dalam BDF.

Menurut Antonio, demokrasi mengalami kemunduran dan seluruh negara perlu bertanggung jawab untuk memperjuangkannya.

"Stagnasi atau kemunduran ini juga terjadi di negara-negara demokrasi yang sudah mapan sekalipun," ujar Retno.

Baca juga: Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Terlepas dari semua tantangan yang ada, Retno Marsudi meyakini masih banyak pihak yang percaya bahwa demokrasi harus terus dikembangkan, termasuk di Indonesia.

Untuk kasus Indonesia, kata Retno, demokrasi merupakan pilihan dan terbukti berperan penting dalam memajukan perdamaian, stabilitas, kemakmuran serta berkontribusi terhadap keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi.

Indonesia juga harus mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti inklusivitas dan dialog yang menjadi kunci perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan.

"Selama ini, Indonesia juga terus mempromosikan demokrasi. Berangkat dari sebuah kesadaran bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan," kata Retno.

Baca juga: Pimpin Covax, Menlu: Negara Berkembang Harus Jadi Bagian Integral Rantai Pasok Kesehatan Global

Lebih lanjut, Retno Marsudi mencontohkan salah satu keberhasilan demokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat saat pandemi Covid-19 melanda. Dengan demokrasi, Indonesia berhasil mengelola pandemi secara lebih baik.

Pandemi bahkan tidak hanya dilihat sebagai sebuah tantangan, tetapi juga momentum untuk memperkuat ketahanan kesehatan.

Dengan begitu pada bulan Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan vaksin Covid-19 asal Indonesia yang pertama yang menandai langkah penting dalam upaya kemandirian vaksin.

Indonesia juga mendorong kesetaraan vaksin secara internasional. Tak heran, Retno menjabat sebagai Co-Chair dari COVAX AMC Engagement Group untuk memberikan akses vaksin kepada seluruh negara melalui dukungan pendanaan kesehatan kepada negara berkembang.

Baca juga: Soal G20, Menlu: Gawe Besarnya Selesai tapi Kita Perlu Tindak Lanjuti

"Dan di dalam G20 kemarin, salah satu hasil juga adalah mengenai Pandemic Fund, dimana Indonesia juga berkontribusi," ujar Retno.

Sebagai informasi, Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 di Bali dilaksanakan secara hybrid dan mengambil tema “Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity".

BDF yang ke-15 tahun ini, dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan 5 organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual.

Ada dua sesi yang akan disampaikan pada BDF kali ini, yaitu sesi I mengenai Fair and Equitable Access for Global Public Goods: Democratic Response dan sesi II mengenai Democracy at the Crossroad: Shaping Governance in the New Global Landscape.

Baca juga: Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com