Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

Kompas.com - 06/12/2022, 18:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan, Presiden Joko Widodo mengimbau agar pembangunan smelter dipercepat untuk melakukan hilirisasi bauksit di dalam negeri.

"(Imbauan Presiden) ya mempercepat supaya proses pembangunan smelter itu segera jadi," kata Arifin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Ia mengeklaim, ada sejumlah smelter bauksit yang sedang dalam proses pembangunan.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemerintah Segera Umumkan Pelarangan Ekspor Bauksit

Ia pun mengakui bahwa pembangunan smelter membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, Arifin memastikan bahwa Kementerian ESDM akan memfasilitasi pembangunan smelter dengan memberikan kredit.

"Ya mau bagaimana lagi, komersil tapi yang kompetitif," kata dia.

Lebih lanjut, Arifin menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan rencana menyetop ekspor timah mentah setelah bauksit mentah.

Baca juga: Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

"Kita akan evaluasi dan itu nanti akan diputuskan oleh pemerintah," ujar Arifin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya telah membahas soal larangan ekspor bauksit ke luar negeri dan akan segera mengumumkan kapan larangan tersebut mulai berlaku.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Ketahanan Pangan dan Energi di Istana Negara pada Selasa siang.

"Tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah (penghentian ekspor) nikel, tadi mengenai bauksit. Dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera kita akan umumkan," kata Jokowi, Selasa.

Baca juga: Jokowi: Larangan Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Tembaga, hingga Timah Dilanjut, Digugat Terus di WTO Tak Apa-apa

Presiden melanjutkan, pelarangan ekspor bauksit merupakan salah satu bagian kebijakan hilirisasi industri bahan mentah.

Dia menekankan hilirisasi industri akan secara konsisten terus dilakukan pada tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com