Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi X Rapat dengan LLDIKTI, Hasilkan 6 Butir Pandangan Panja Perguruan Tinggi

Kompas.com - 06/12/2022, 17:30 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) menghasilkan enam butir pandangan Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

Dalam enam butir pandangan tersebut, kata Dede Yusuf, Komisi X DPR RI mendukung LLDIKTI agar memiliki peran strategis termasuk dukungan anggaran agar bisa bekerja mencapai mutu perguruan tinggi lebih baik.

“Perlu untuk ada penguatan pengelolaan perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan anggaran pendidikan, riset perguruan tinggi, pembinaan atau akreditasi, tata kelola perguruan tinggi swasta (PTS) yang bermutu, dan lain-lain,” ungkap Dede Yusuf dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (6/12/2022).

Hal itu disampaikan oleh Dede Yusuf saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Baca juga: Sosialisasikan UU Keolahragaan, Dede Yusuf: Tragedi Kanjuruhan Terjadi karena Kemalasan Membaca

Dede menjelaskan, panja memiliki pandangan perlu untuk memaksimalkan anggaran fungsi pendidikan, yakni sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar dioptimalkan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

“Perlu untuk memaksimalkan fungsi pendidikan agar APBN lebih optimal untuk Kemendikbud Ristek dan perlu adanya afirmasi kepada PTS yang telah menampung dosen, mahasiswa, dan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi,” ujar Dede.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan, Panja juga memiliki pandangan perlunya mengevaluasi beberapa hal, mulai dari evaluasi terhadap kriteria kompetisi dalam mendapatkan bantuan atau hibah kepada PTS hingga peningkatan mutu agar terjadi keadilan dalam memberikan bantuan kepada PTS.

Baca juga: Soroti Mutu Pendidikan Indonesia, Dede Yusuf Sebut Dunia Pendidikan Butuh Konsep Center of Excellent

Selain itu, sebut dia, perlu adanya evaluasi terkait keberadaan Universitas Terbuka dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh yang berbasis dalam jaringan (daring) menjadi luar jaringan (luring).

“Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI juga mengimbau para narasumber atau Kepala LLDIKTI dari beberapa wilayah agar secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan perguruan tinggi dan program turunannya, serta memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia,” kata Dede.

Ia menjelaskan, bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini.

“Substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada pemerintah,” jelasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat tersebut, terungkap berbagai permasalahan yang dialami oleh LLDIKTI dari berbagai wilayah yang hadir dalam rapat, yakni terkait permasalahan sumber daya manusia (SDM), jumlah dosen yang kurang, pendanaan, minimnya jaringan telekomunikasi, dan lain sebagainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com