Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Dasco Paparkan Orasi Ilmiah tentang "Pemilu Demokratis"

Kompas.com - 02/12/2022, 11:36 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jaminan dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan warga negara merupakan pilar utama demokrasi.

“Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya,” ungkap Dasco dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (2/12/2022).

Hal itu disampaikan Dasco saat menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Pemilu Demokratis dan Bermartabat dalam Bingkai Semangat Kedaulatan Rakyat”, di Sentul International Convention Center, Sentul, Jabar, Kamis (1/12/2022).

Penyampaian orasi itu dilakukan dalam rangka pengukuhan dirinya sebagai profesor atau guru besar bidang Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Baca juga: Sufmi Dasco Sebut Ada Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Dalam orasi ilmiahnya tersebut, Dasco menjabarkan mengenai suasana pemilihan umum (pemilu) yang merupakan puncak dari pesta demokrasi di Indonesia.

“Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu,” ujar Dasco.

Pimpinan DPR Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan tersebut menambahkan pentingnya negara menjamin hak rakyat dalam menggunakan suara dalam pemilu.

Menurutnya, tidak adanya jaminan hak tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi. Sementara pemilu harus terlaksana secara jujur, adil, dan beradab.

Baca juga: ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

“Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Dasco.

Sebagai informasi, pengukuhan Dasco turut dihadiri oleh sejumlah tokoh negara, seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta beberapa tokoh nasional lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com