Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/12/2022, 11:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku butuh butuh berkolaborasi dengan banyak pihak dalam menangkal isu hoaks yang terjadi di media sosial selama tahapan pemilu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menganggap bahwa kolaborasi itu diperlukan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu literasi digital.

"(Bawaslu butuh) kolaborasi dengan banyak pihak seperti MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan lain-lain, sangat diperlukan dalam menangkal isu hoaks di media sosial," kata Lolly dikutip keterangan tertulis Bawaslu RI, Kamis (1/12/2022).

Kolaborasi dengan multipihak tersebut diharapkan dengan memproduksi konten-konten informasi yang benar untuk disebarluaskan.

Baca juga: Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Lolly menilai, masifnya hoaks dan disinformasi soal pemilu kerapkali tak terlepas dari ketidakmampuan berita yang "benar" untuk menandinginya.

"(Kerjasama) Ini harus kita lakukan, sebab seringkali hoaks viral karena berita yang benar tidak viral," ungkapnya.


Di sisi lain, Lolly memperkirakan bahwa tantangan pada Pemilu 2024 khususnya dalam hal penyebaran informasi di media sosial tidak banyak berubah ketimbang Pemilu 2019. Regulasi yang tak berubah dinilai menjadi penyebabnya.

Sebelumnya, Bawaslu mengakui adanya keterbatasan regulasi untuk menindak hoaks dan disinformasi pemilu.

Baca juga: Ketua KPU: Hoaks Pemilu 2019 Meningkat Sangat Pesat Dibanding Sebelumnya

"Bawaslu punya keterbatasan. Bawaslu bekerja diatur regulasi, sehingga ruang keterbatasan sangat banyak, termasuk menindak jika ada informasi hoaks, misalnya," kata Lolly dalam diskusi panel Indonesia Fact Checking Summit 2022, Rabu (30/11/2022).

"Ranah Bawaslu tidak di situ. Ranah Bawaslu hanya bisa sampai melakukan analisis, kemudian melakukan kajian, dan merekomendasikan kepada platform (media sosial) untuk men-take down," ujarnya.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebut belum secara spesifik mengatur soal hoaks dan disinformasi.

Baca juga: Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Kembangkan Berita Hoaks Pemilu

Dalam pasal 280, beleid tersebut hanya mengatur sanksi pidana soal hasutan, hinaan, dan adu domba, sebagai larangan kampanye.

Lolly menuturkan, perdebatan akan panjang untuk membuktikan suatu konten yang dianggap hoaks/disinformatif sebagai kategori menghasut, menghina, dan mengadu domba.

Keterbatasan ini membuat Bawaslu, menurutnya, melakukan penegakan hukum lain untuk menangani kasus-kasus semacam itu.

"Dalam konteks ini kita bisa menggunakan UU ITE. Maka, kolaborasi kerja sama akan langsung kita lakukan dengan teman-teman kepolisian karena payung hukum yang berbeda," ujar Lolly.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Datangi Bareskrim, Korban 'Robot Trading' Net89 Berikan 4 Koper Berisi Bukti Susulan ke Penyidik

Datangi Bareskrim, Korban "Robot Trading" Net89 Berikan 4 Koper Berisi Bukti Susulan ke Penyidik

Nasional
Jokowi Puji Peran NU Tangkal Radikalisme, Ekstremisme, hingga Politik Identitas

Jokowi Puji Peran NU Tangkal Radikalisme, Ekstremisme, hingga Politik Identitas

Nasional
Soal Dikhianati, Gerindra Ungkap Prabowo Minta Kader Selalu Berbesar Hati dan Tidak Baper

Soal Dikhianati, Gerindra Ungkap Prabowo Minta Kader Selalu Berbesar Hati dan Tidak Baper

Nasional
Nasdem Ingin Sekper Dibentuk Setelah Deklarasi Koalisi Perubahan

Nasdem Ingin Sekper Dibentuk Setelah Deklarasi Koalisi Perubahan

Nasional
PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

PKS Akan Bertamu ke Golkar Sore Ini, Tifatul Minta Jangan Dicurigai

Nasional
Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Muncul Lagi Kasus Meninggal akibat Gagal Ginjal, Pengacara Keluarga Korban: Pemerintah Kemarin Lalai, Sekarang Bebal

Nasional
Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Soal Utang Piutang Anies-Sandiaga, Demokrat: Agenda untuk Membuat Citra Anies Buruk

Nasional
Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Gempa Turkiye, 104 WNI Dievakuasi ke Ankara

Nasional
Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Pemerintah Indonesia Akan Kirim Misi Bantuan ke Turkiye

Nasional
Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Soal Mahfud Akan Koordinasi tentang Ismail Bolong, KPK Bilang Begini

Nasional
UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

UPDATE: 10 WNI Luka-luka akibat Gempa Bumi di Turkiye, Tidak Ada yang Meninggal Dunia

Nasional
Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Tegas Tolak Khilafah, Ini Rekomendasi Lengkap Muktamar Internasional di Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Immanuel Ebenezer Tak Lagi Dukung Ganjar, GP Mania Segera Dibubarkan

Nasional
Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Perselisihan PKB-PBNU Harus Diakhiri supaya Tak Meluas

Nasional
Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Soal Safari Politik Puan, Elite PDI-P: Akan Ada Kejutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.