Ketua KPU: Hoaks Pemilu 2019 Meningkat Sangat Pesat Dibanding Sebelumnya

Kompas.com - 20/08/2019, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut bahwa hoaks terkait penyelenggaraan pemilu meningkat dari tahun ke tahun.

Terhitung sejak tahun 2004, hoaks menyerang penyelenggara pemilu melalui teknologi informasi. Peristiwa ini terus menerus terjadi, dan puncaknya pada Pemilu 2019.

"Tahun 2019 itu lebih melebar lagi. Spektrumnya jauh lebih luas jauh lebih beragam dan persebarannya meningkat sangat cepat dibanding pemilu sebelumnya," kata Arief dalam focus group discussion "Hoaks dalam Pemilu 2019" di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Arief mengatakan, pada pemilu-pemilu sebelumnya, hoaks hanya menyerang KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu.

Baca juga: Mafindo: Tahun Ini, 100 Hoaks Politik Beredar Setiap Bulan

Namun, dalam Pemilu 2019 hoaks tidak hanya menyerang institusi KPU, tetapi juga personal penyelenggara pemilu, bahkan antar-peserta pemilu.

Hoaks yang menyerang penyelenggara Pemilu tahun 2019 misalnya, terkait peristiwa tujuh kontainer surat suara tercoblos, settingan server KPU, dan lainnya.

Peristiwa-peristiwa tersebut, menurut Arief, meski sudah ditindaklanjuti, tidak akan bisa terhapus dalam ingatan masyarakat.

"Sekali informasi tersampaikan, dia tak akan pernah bisa dihilangkan ataupun ditarik kembali," ujar Arief.

"Artinya di dalam pikiran masyarakat, sudah melekat bahwa KPU itu kotak (suara) kardus, bahwa KPU mencoblos surat suara tujuh kontainer," ujar Arief.

Baca juga: Masyarakat Jabar Diminta Siaga Hadapi Gempuran Hoaks

Oleh karena itu, Arief menyebut, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk tidak hanya melawan hoaks, tetapi melakukan pencegahan.

Kerja sama itu, tidak hanya dari cybercrime Polri, tetapi bisa juga dari Badan Intelijen Negara (BIN), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Sekarang kita punya kepentingan agar penyebarluasan informasi yang tidak benar itu bukan hanya setelah tersebar kemudian kita counter, tapi kita lakukan pencegahan supaya tidak ada persebaran-persebaran hoaks," kata Arief.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.