Kompas.com - 24/04/2019, 22:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta masyarakat tak kembangkan berita hoaks mengenai penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu.

Mahfud menjelaskan, meskipun terjadi beberapa kesalahan entry data scan formulir C1 ke Situng KPU, tetapi hal itu bukan berarti KPU curang. Apalagi, kesalahan entry data tak seberapa jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan TPS.

Masyarakat diminta tak memperkeruh situasi dengan mengembangkan berita bohong.

"Jadi jangan tindak sendiri-sendiri dan jangan terus kembangkan hoaks yang seakan-akan di sini ada rekayasa," kata Mahfud saat mengunjungi kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).

Meski begitu, Mahfud menyebut, kesalahan entry data C1 juga tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, KPU masih punya waktu untuk memperbaikinya.

KPU menjamin transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara, lantaran setiap petugas dan saksi di TPS memegang formulir C1 atau hasil penghitungan suara.

Baca juga: Mahfud MD Datangi KPU, Pastikan Tak Ada Kecurangan Pemilu

Mahfud meminta publik tak merusak pemilu dengan berita hoaks. Ia juga menyarankan masyarakat untuk adu data jika punya argumen sendiri.

"Kami tadi melihat sendri bahwa server pengelolaan data ada di sini. Bohong kalau bilang ada curang dan orangnya (yang menginput data) Indonesia sendiri, enggak ada asingnya saya tadi lihat," kata Mahfud. 

"Jangan sampai pemilu, KPU ini dirusak berita hoaks, nanti semuanya adu data. Kalau perlu mereka yang punya adu data bandingkan," lanjut mantan pertahanan ini.

Kompas TV Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir (SFB) ditetapkan tersangka dalam pengembangan kasus suap pembangungan proyek PLTU Riau-1. Penetapan tersangka dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/4 ). #SofyanBasir #TersangkaSuap #PLTURiau1
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Daftar Pemilu, Partai Kedaulatan Rakyat Klaim Akan Jadi Kekuatan Baru Politik

Nasional
Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Kemenlu Panggil dan Kecam Dubes Vasyl Hamianin yang Bandingkan Sikap Indonesia atas Serangan di Gaza dan Ukraina

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

ICJR Temukan 73 Pasal RKUHP Bermasalah, Pimpinan Komisi III: Setelah Reses, Kami Bahas

Nasional
Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Kemensos Disarankan Libatkan Kominfo Bentuk Tim Khusus Pengawasan PUB

Nasional
Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Nasional
AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

AHY Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto karena Demam Berdarah

Nasional
Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Mendagri Akan Beri Sanksi Daerah dengan Nilai SPI Rendah Terus-menerus

Nasional
Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Nasional
Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.