Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Kompas.com - 30/11/2022, 18:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan syarat masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau caleg, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Artinya, narapidana yang sudah selesai menjalani masa hukumannya tidak bisa langsung mencalonkan diri di pemilu, tetapi harus menunggu lima tahun terhitung sejak masa hukumannya rampung.

Namun demikian, aturan mengenai syarat masa tunggu ini berlaku buat mantan terpidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Pembatalan Pencopotan Hakim Aswanto, tapi...

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 yang dibacakan dalam sidang putusan pengujian Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Rabu (30/11/2022).

Semula, Pasal 240 Ayat (1) huruf g membolehkan mantan terpidana langsung mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sepanjang ia menyampaikan statusnya sebagai narapidana secara jujur dan terbuka kepada publik.

Pasca Putusan MK ini, bunyi Pasal 240 Ayat (1) huruf g menjadi:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Baca juga: Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan Aswanto dan Jokowi yang Tak Gubris Kritik

Alasan MK

Putusan MK soal masa tunggu lima tahun ini didasari atas sejumlah pertimbangan. Di antaranya, agar mantan terpidana bisa introspeksi diri dan beradaptasi dengan lingkungan.

"Masa tunggu 5 tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," kata hakim Suhartoyo.

Aturan ini juga dibuat untuk menyelaraskan dengan syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada.

Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengatur bahwa mantan napi yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus menunggu selama lima tahun masa jeda terhitung sejak masa hukumannya berakhir.

Menurut Mahkamah, tidak boleh ada pembedaan antara syarat calon kepala daerah dan calon anggota legislatif, sehingga aturan pencalonan keduanya disamakan.

"Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," ujar Suhartoyo.

Baca juga: Saat MK Dukung Keinginan Mendadak DPR Ganti Hakim Konstitusi...

Di luar syarat tersebut, terdapat ketentuan bahwa mantan terpidana harus menjelaskan statusnya secara terbuka ke publik. Ini dimaksudkan agar calon pemilih bisa mempertimbangkan caleg yang akan dipilihnya di pemilu.

"Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten)," kata Suhartoyo lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

Nasional
Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Nasional
Bantah Eks Sekjen Kementan, Anak Buah SYL Klaim Honor Febri Diansyah Dibayar Pakai Uang Pribadi

Bantah Eks Sekjen Kementan, Anak Buah SYL Klaim Honor Febri Diansyah Dibayar Pakai Uang Pribadi

Nasional
Polri Ungkap 7 Terpidana Kasus Vina 'Cirebon' Pernah Ajukan Grasi dan Akui Kesalahan

Polri Ungkap 7 Terpidana Kasus Vina "Cirebon" Pernah Ajukan Grasi dan Akui Kesalahan

Nasional
Dapat Sertifikasi ISO ABMS, Antam Berkomitmen Terapkan Kebijakan Antisuap

Dapat Sertifikasi ISO ABMS, Antam Berkomitmen Terapkan Kebijakan Antisuap

Nasional
Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Pemerintah Akan Tutup Layanan “Top Up Game” yang Terafiliasi Judi “Online”

Pemerintah Akan Tutup Layanan “Top Up Game” yang Terafiliasi Judi “Online”

Nasional
Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun

Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun

Nasional
Ijeck Batal Maju Pilkada Sumut 2024, Disuruh Airlangga Fokus di DPR

Ijeck Batal Maju Pilkada Sumut 2024, Disuruh Airlangga Fokus di DPR

Nasional
KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Nasional
Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Nasional
Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi 'Online' Diperjualbelikan

Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi "Online" Diperjualbelikan

Nasional
Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Nasional
Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi 'Online' Diblokir

Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi "Online" Diblokir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com