Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penggunaan produk-produk impor sebaiknya semakin dikurangi.

Hal itu untuk mendorong belanja produk dalam negeri yang perlu terus ditingkatkan pada 2023.

"Belanja produk dalam negeri 2023 harus lebih tinggi lagi. Sebaliknya, penggunaan produk-produk impor harus semakin kecil dan dihilangkan," ujar Jokowi dalam rapat koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang disiarkan secara daring pada Selasa (29/11/2022).

"Untuk itu, perlu ada terobosan-terobosan untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri," tegasnya.

Baca juga: Kemendag Temukan Produk Impor Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp 120,5 Miliar

Presiden mengingatkan, peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi dengan upaya perbaikan ekosistem agar mampu memenuhi tuntutan kebutuhan di dalam negeri.

Oleh karenanya Presiden meminta adanya perbaikan besar-besaran dari hulu sampai hIlir.

"Pertama, perbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar kualitas produk dalam negeri semakin meningkat," tutur Jokowi.

"Tapi proses pengurusan sertifikasi untuk produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi harus dipermudah. Jangan sampai menyulitkan dan memperberat," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Marah dan Sedih, Uang Pajak Dipakai untuk Beli Produk Impor

Kedua, Kepala Negara meminta proses digitalisasi dipercepat untuk peningkatan penyerapan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil dan koperasi.

Menurut Jokowi, pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil yang sudah tayang dalam katalog elektronik maupun pada toko daring harus diutamakan.

"Yang ketiga, tingkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi (pengganti) impor. Keempat, berikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor," lanjutnya.

Jokowi menambahkan, berdasarkan laporan LKPP, capaian penggunaan produk dalam negeri sudah mencapai angka Rp 547 Triliun Rupiah atau 44,9 persen.

Dia mengapresiasi capaian yang semakin meningkat itu karena melebihi target pemerintah sebesar 40 persen.