Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tegur Kementerian-Pemda, Jokowi: Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali Kita!

Kompas.com - 14/06/2022, 11:52 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo lagi-lagi menekankan pentingnya kementerian/lembaga belanja produk dalam negeri.

Dia geram lantaran masih banyak yang menggunakan uang negara untuk belanja produk-produk impor. Padahal, uang tersebut bersumber dari rakyat.

"Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB (penerimaan negara bukan pajak), dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," kata Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) nilainya sangat besar mencapai Rp 2.714 triliun. Sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nilainya Rp 1.197 triliun.

Jika uang tersebut dipakai untuk belanja produk luar negeri, maka negara lain yang akan mendapat keuntungan.

Sebaliknya, jika uang itu digunakan untuk belanja produk dalam negeri, maka rakyat yang bakal mendapat manfaatnya.

"Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini," tutur Jokowi.

Baca juga: Kritik Impor Kedelai, Megawati: Orang Indonesia Pragmatis, Maunya Gampang

Jokowi mengungkap, banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak mau beli produk dalam negeri. Alasannya, mulai dari spesifikasi produk yang disebut tidak pas, hingga kualitasnya dibilang tidak baik.

Padahal, kualitas produk dalam negeri tak kalah dengan buatan luar. Harganya pun cenderung lebih murah ketimbang barang impor.

Presiden mencontohkan kejengkelannya pada suatu BUMN karena nekat impor pipa 5 tahun lalu. Alasan BUMN itu, tidak ada pipa dalam negeri yang memenuhi spesifikasi.

Begitu Jokowi berkunjung ke pabrik pipa, ternyata semua spesifikasi pipa tersedia. Malahan, pabrik tersebut mengekspor barang produksinya sampai ke Eropa hingga Jepang.

"Sekali lagi kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali," kata Jokowi geram.

Jokowi mengatakan, belanja pemerintah pusat dan daerah harus memuat 3 hal penting. Pertama, menciptakan nilai tambah pada negara.

Kedua, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan ketiga harus efisien.

Baca juga: Jokowi Geram Banyak Kementerian Impor Produk, Sebut Bodoh dan Larang Tepuk Tangan

Oleh karenanya, presiden kembali menekankan agar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN, memanfaatkan dana negara untuk belanja produk dalam negeri, tidak lagi impor.

"Ini yang harus di kawal, ini yang harus diawasi. Dan saya minta di betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," tandas kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com