Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Kompas.com - 29/11/2022, 11:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat Indonesia menjaga stabilitas politik jelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Presiden meminta masyarakat menghindari gesekan, benturan, maupun adu domba politik.

"Saya titip sebentar lagi tahun depan kita akan masuk ke tahun politik. Karena bulan Februari 2024 ini tinggal setahun, ini akan ada pilihan legislatif, dan pilihan presiden dan wakil presiden," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada peresmian pembukaan acara Bahaupm Bide Bahana Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Pontianak, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (29/11/2022).

"Saya titip, saya titip saya titip, kita semuanya menjaga stabilitas politik. Setuju? Jangan sampai ada yang gesekan. Hindari, jangan sampai ada yang benturan. Hindari.

Baca juga: Peringatan Keras PDI-P kepada Relawan Jokowi Terkait Gerakan Nusantara Bersatu

"Jangan sampai ada yang apalagi mengadu domba. Hati2 sekali lagi," tegasnya.

Jokowi menekankan, Indonesia terdiri dari 714 suku. Sehingga dibutuhkan komitmen bersama menjaga stabilitas di tahun politik.

"Jangan sampai ada gesekan di tahun politik. Semuanya harus menjaga stabilitas keamanan. Negara ini harus aman. Setuju? Sehingga pemerintah bisa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita semuanya," lanjut Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun mengingatkan agar siapa saja yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa mendatang harus menyadari arti penting keberagaman masyarakat Indonesia.

Baca juga: Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Menurut Presiden, menyadari keberagaman menjadi prinsip yang harus dipahami pemimpin Indonesia di masa depan.

"Betapa negara kita ini negara yang sangat besar sekali. Itu yang sering kita tidak sadar. Dan yang paling penting pemimpin Indonesia sekarang, ke depan dan ke depannya lagi, siapapun harus menyadari bahwa Indonesia ini beragam, harus sadar mengenai keberagaman Indonesia yang berbeda-beda, yang beragam," ujar Jokowi.

"Karena buat kita keberagaman itu adalah kekayaan besar bangsa kita. Bener? Ini prinsip bagi pemimpin Indonesia, siapapun. Sebagai negara besar kita harus menyadari mengenai keberagaman itu," lanjut dia.

Baca juga: Tagar #PrankGBK Trending di Medsos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Penggembosan

Kepala negara menekankan, perbedaan adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan.

Sehingga, Jokowi berpesan agar masyarakat menyikapi perbedaan secara hati-hati.

"Perbedaan itu bukan memecah belah. Perbedaan itu adalah kekuatan, perbedaan itu bukan melemahkan, tetapi menguatkan. Jadi jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda sub suku, menjadi kelihatan pecah belah," tutur Jokowi.

"Justru karena kita berbeda-beda itulah menjadi sebuah kekuatan besar," tambahnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com