Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik AHY ke Pemerintahan Jokowi Dinilai Sarat Politik, Strategi Dongkrak Elektabilitas

Kompas.com - 22/11/2022, 12:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kerap mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai kontra oleh rakyat.

Lewat kritikan tersebut, AHY dan Demokrat tengah menjalankan fungsinya sebagai partai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kalau menjadi oposisi tapi tidak mengkritik, tidak keras, tidak menyentil kebijakan pemerintah, sama saja bukan oposisi," kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (21/11/2022).

Baca juga: AHY: Kita Butuh Infrastruktur, tapi Jangan Semua Uang Negara buat Bangun Infrastruktur!

Namun demikian, kata Ujang, lewat sentilan-sentilannya, Demokrat juga punya kepentingan politik.

Partai berlambang bintang mercy itu dinilai tengah berupaya mendapatkan simpati rakyat yang kecewa dengan pemerintah. Harapannya, elektabilitas Demokrat dapat meningkat.

Dengan demikian, kalangan tersebut dapat memberikan suara mereka untuk Demokrat pada pemilu kelak.

"Vokalnya Demokrat itu bagian daripada untuk menaikkan strategi, untuk menaikkan agar Demokrat mendapatkan simpati publik. Kalau dapat simpati, efeknya adalah elektoralnya, elektabilitasnya tinggi, mendapatkan dukungan dari publik," ujar Ujang.

Baca juga: AHY: Setiap Berdialog dengan Rakyat, Semua Bilang Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja

Menurut Ujang, kerasnya kritik yang berulang kali dilempar Demokrat ke pemerintah sudah mulai membuahkan hasil.

Elektabilits partai tersebut kini mulai merangkak naik. Menurut survei Litbang Kompas yang dirilis akhir Oktober kemarin, tingkat elektoral Demokrat kini berada di tiga besar, mengekor PDI Perjuangan dan Gerindra, juga menggeser posisi Partai Golkar.

Oleh karenanya, Ujang meyakini, sentilan-sentilan AHY tak hanya sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah, tetapi untuk meraup keuntungan politik pribadi.

"Kritik oposisi ini untuk kepentingan politik pribadi dan partai juga," katanya.

Adapun AHY dan Demokrat tak sekali dua kali saja mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam pidato terbarunya di acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022), AHY menyebut bahwa banyak kebijakan aneh pada era pemerintahan saat ini.

Kebijakan itu, menurut dia, tak memikirkan kesejahteraan rakyat. Akibatnya, banyak yang harus menanggung beban berat.

"Banyak kebijakan yang aneh, banyak yang rasanya ugal-ugalan. Kebijakan yang kumaha engke (bagaimana nanti), harusnya engke kumaha (nanti bagaimana)," kata AHY dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

"Terserah aja deh pokoknya kita jalan terus, dampaknya rakyat yang tanggung silakan. Masa begitu?" tuturnya.

Baca juga: Sentilan-sentilan AHY ke Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan Ugal-ugalan hingga Kritik Infrastruktur

AHY menyinggung angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran di Indonesia yang menurutnya konstan meningkat. Ini diperparah dengan terus meroketnya harga bahan-bahan pokok.

Dalam kesempatan yang sama, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyoroti pemerintah yang menurutnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja.

Dia juga berulang kali membandingkan era pemerintahan Jokowi dengan masa kepemimpinan sang ayah, SBY. Menurutnya, masa pemerintahan SBY lebih baik, bahkan rakyat merindukan kepemimpinan Presiden ke-6 RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com