Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Kita Butuh Infrastruktur, tapi Jangan Semua Uang Negara buat Bangun Infrastruktur!

Kompas.com - 21/11/2022, 11:21 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung pemerintah saat ini yang menggalakkan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur memang penting. Namun, tak seharusnya seluruh anggaran negara dipakai untuk program tersebut.

"Kita butuh infrastruktur. Betul? Ya tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur!" kata AHY saat berpidato dalam acara Pelantikan Pengurus DPC Demokrat Se-Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/11/2022) dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

Baca juga: AHY: Setiap Berdialog dengan Rakyat, Semua Bilang Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja

AHY lantas membandingkan dengan program pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan sang ayah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu, pemerintahan SBY memiliki Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangun Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lewat program tersebut, pemerintah membangun infrastruktur darat, laut, dan udara yang menghubungkan Aceh hingga Papua.

Program itu masih terus dilanjutkan hingga kini meski pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo istilah MP3EI tak lagi digunakan.

AHY mengeklaim, meski saat itu pemerintahan SBY punya program pembangunan infrastruktur, tapi, kebijakan yang pro rakyat tidak dilupakan.

"(Pada era SBY) pelayanan kesehatan semakin baik, pendidikan semakin terjangkau, BPJS ada BLT (bantuan langsung tunai), ada raskin (beras untuk keluarga miskin), ada BOS (bantuan operasional sekolah, ada beasiswa santri. Ke mana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa?" ujar AHY berapi-api.

Baca juga: AHY: Yang Dibutuhkan Masyarakat Bukan Sesuatu yang Muluk-muluk...

AHY juga menyinggung banyaknya guru honorer yang tak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada era kini.

Menurut dia, situasi sekarang sangat jomplang dengan pemerintahan SBY yang mana saat itu banyak sekali pegawai honorer ditetapkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Katanya guru-guru tersebut diharapkan bisa mempersiapkan generasi bangsa ke depan, tapi bagaimana mungkin bisa mereka lakukan itu dengan baik ketika kesejahteraan dan nasibnya tidak menentu, tidak jelas, terombang-ambing," kata AHY.

AHY melanjutkan, infrastruktur memang krusial. Namun, pemerintah tidak boleh melupakan prioritas untuk mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

Dia mengatakan, negara semestinya hadir untuk memberikan kesejahteraan buat rakyatnya.

"Jangan serba beton, jangan serba benda fisik, tetapi jiwanya dibangun. Seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya, jangan dibolak-balik," tutur putra sulung SBY itu.


Adapun AHY tak sekali ini saja mengkritik pemerintah. Berkali-kali pimpinan partai bintang mercy itu menyentil para penguasa.

Dalam salah satu pidatonya, AHY juga pernah menyinggung bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak sebaik era ayahnya, Presiden SBY.

Dia sempat membandingkan pertumbuhan ekonomi hingga pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

"Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai?" seru AHY di hadapan ribuan kader Demokrat saat memimpin rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

"Demokrat!" teriak para kader.

Baca juga: PKS-Demokrat Tak Ngotot Jagokan Aher dan AHY Jadi Cawapres Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com