Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/11/2022, 11:39 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mendorong menteri yang kelak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden mundur dari jabatannya di kabinet.

Dia khawatir terjadi penyalahgunaan jabatan jika menteri tersebut tak mundur dari jajaran pemerintahan.

"Sangat mungkin terjadi konflik kepentingan, sebagai menteri harus berdiri untuk semua, sementara sebagai calon presiden atau wakil presiden tentu berupaya untuk kepentingan dirinya dan kelompok atau partai yang mendukungnya," kata Hadar kepada Kompas.com, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi

Menurut Hadar, menteri yang tidak mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sangat mungkin memanfaatkan fasilitas dan otoritasnya di pemerintahan.

Lewat pengaruh yang dia miliki di kabinet, menteri tersebut dengan mudah melakukan upaya pemenangan pemilu presiden (pilpres) secara terselubung.

"Karena kedua tugas dan kegiatan dilakukan secara paralel," ujar Hadar.

Selain konflik kepentingan, beban kerja menteri yang maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) bakal berlipat ganda.

Seorang menteri bertugas memimpin departemen dengan peran dan wewenang di tingkat nasional. Baik buruknya kinerja menteri akan berdampak luas ke jalannya pemerintahan.

Demikian juga menjadi capres/cawapres, perlu persiapan yang panjang dan menjangkau seluruh wilayah sejak tahap pendaftaran sampai pascapemungutan suara.

Baca juga: Jokowi Diminta Legawa, Serahkan Urusan Capres ke Elite Partai Politik

Hadar mengatakan, sulit untuk menjalankan keduanya secara bersamaan tanpa mengganggu salah satu peran.

"Beban kerja menjadi berlipat dan berpotensi harus ada yang dikesampingkan," ujarnya.

Kendati demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak melarang menteri dan anggota DPR mundur dari jabatannya jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Oleh karenanya, menteri yang kelak menjadi capres atau cawapres diharapkan sadar diri untuk meninggalkan kabinet. Harapannya, presiden juga dapat mengingatkan dan mengawasi para pembantunya di pemerintahan.

"Tentu juga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk mengawasi agar tidak menyalahgunakan jabatan dan memproses hukum jika terjadi pelanggaran," kata mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

Sebagaimana diketahui, MK membolehkan menteri yang maju sebagai capres atau cawapres untuk tak mundur dari jabatannya sepanjang mendapatkan persetujuan dari presiden dan cuti atau nonaktif. Ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2002.

"Saya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, sehingga norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya," kata Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari laman resmi MK, Senin (31/10/2022).

Baca juga: Kode Keras Jokowi soal Capres: Bocorkan Kriteria Sosok Ideal hingga Lempar Sinyal Dukungan

"Kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan Presiden dan cuti/non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden," sambungnya.

Adapun pendaftaran capres dan cawapres baru dibuka pada Oktober 2023. Sementara, hari pemungutan suara pilpres digelar 14 Februari 2024.

Meski tahap pendaftaran dibuka setahun lagi, sejumlah nama telah menyatakan kesiapannya maju sebagai capres, seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Rakernas IV PDI-P, Ganjar Mohon Doa dan Dukungan Lanjutkan Pemerintahan Jokowi

Di Rakernas IV PDI-P, Ganjar Mohon Doa dan Dukungan Lanjutkan Pemerintahan Jokowi

Nasional
Ganjar Puji Prorgram Jokowi Bangun Bendungan, tapi...

Ganjar Puji Prorgram Jokowi Bangun Bendungan, tapi...

Nasional
Ganjar: Swasembada Pangan Tak Menggelinding Begitu Saja, Butuh Kehadiran Negara

Ganjar: Swasembada Pangan Tak Menggelinding Begitu Saja, Butuh Kehadiran Negara

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo, Tersangka Belum Diungkap

KPK Geledah Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo, Tersangka Belum Diungkap

Nasional
Kondisi Sultan Ri'fat Korban Jeratan Kabel Optik Membaik: Berat Badan Naik, Fungsi Hati Normal

Kondisi Sultan Ri'fat Korban Jeratan Kabel Optik Membaik: Berat Badan Naik, Fungsi Hati Normal

Nasional
Ganjar Sebut Jokowi Beri Fondasi Kuat untuk Pertumbuhan Ekonomi, Harus Diteruskan

Ganjar Sebut Jokowi Beri Fondasi Kuat untuk Pertumbuhan Ekonomi, Harus Diteruskan

Nasional
Megawati ke Kader PDI-P: Jangan Gentar Hadapi Berbagai Kepungan Manuver Politik Praktis

Megawati ke Kader PDI-P: Jangan Gentar Hadapi Berbagai Kepungan Manuver Politik Praktis

Nasional
Anies-Cak Imin Temui Rizieq Shihab, PKS: Harus Rangkul Semua Kelompok

Anies-Cak Imin Temui Rizieq Shihab, PKS: Harus Rangkul Semua Kelompok

Nasional
Merespons Perang Ideologi Era Globalisasi

Merespons Perang Ideologi Era Globalisasi

Nasional
Isu Dua Poros Pilpres 2024, PDI-P Sebut Kemungkinan Terbuka Duet Ganjar-Prabowo

Isu Dua Poros Pilpres 2024, PDI-P Sebut Kemungkinan Terbuka Duet Ganjar-Prabowo

Nasional
Jokowi Sebut 22 Negara Setop Ekspor Bahan Pangan, Akibatnya Harga Naik

Jokowi Sebut 22 Negara Setop Ekspor Bahan Pangan, Akibatnya Harga Naik

Nasional
Jadi Hakim MK, Arsul Sani Sampaikan Pengunduran Diri dari PPP

Jadi Hakim MK, Arsul Sani Sampaikan Pengunduran Diri dari PPP

Nasional
Megawati ke Jokowi: Pak Presiden, Saya Minta Tanah Subur Jangan Dikonversi

Megawati ke Jokowi: Pak Presiden, Saya Minta Tanah Subur Jangan Dikonversi

Nasional
Soal Puluhan Miliar Rupiah dari Penggeledahan di Rumah Mentan, Surya Paloh: Nanti...

Soal Puluhan Miliar Rupiah dari Penggeledahan di Rumah Mentan, Surya Paloh: Nanti...

Nasional
Didampingi Jokowi, Megawati Luncurkan Mobil Bioskop Keliling PDI-P

Didampingi Jokowi, Megawati Luncurkan Mobil Bioskop Keliling PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com