Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Legawa, Serahkan Urusan Capres ke Elite Partai Politik

Kompas.com - 10/11/2022, 06:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, Presiden Joko Widodo harusnya tak terlalu ikut campur soal pencalonan presiden 2024.

Menurut Ujang, perihal pencapresan semestinya menjadi urusan elite partai politik saja.

"Sebenarnya kan Jokowi juga bukan ketua umum partai, mestinya dia legawa saja menyerahkan pencapresan itu kepada ketua umum partai," kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Ketimbang ikut gaduh bicara soal capres, kata Ujang, Jokowi baiknya fokus bekerja menuntaskan dua tahun sisa masa jabatannya. Apalagi, masih banyak persoalan negara yang belum rampung.

Jokowi memang mempunyai hak mendukung kandidat capres tertentu. Namun, sebagai presiden yang masih menjabat, mantan Wali Kota Solo itu dibatasi oleh etika politik.

Oleh karenanya, tidak elok jika Jokowi terlalu mengumbar dukungannya ke figur capres tertentu.

"Mestinya Jokowi bisa jadi king maker yang andal, yang bagus, tetapi dengan statement-statement yang membuat riuh rendah dan banyak mendapat kritikan publik membuat Jokowi turun kelas, tidak seelegan seperti presiden yang bijaksana," ucap Ujang.

Baca juga: Pengamat: Ada Kepentingan Politik di Balik Sinyal Dukungan Jokowi buat Kandidat Capres

Menurut Ujang, Jokowi belakangan tampak aktif bicara urusan pencapresan, bahkan cenderung mengobral sinyal dukungannya buat figur-figur yang digadang-gadang potensial sebagai capres.

Ujang menduga, obral sinyal dukungan Jokowi ini dilatarbelakangi oleh ketakutan orang nomor satu di RI itu jika kelak tak lagi menjabat.

Menurut dia, Jokowi ingin memastikan bahwa presiden penerusnya sejalan dengan dia sehingga agenda-agenda politiknya ke depan tetap berjalan meski sudah turun takhta.

Namun demikian, lanjut Ujang, langkah presiden akan selalu membawa konsekuensi. Dukungan politik yang terlalu diumbar mau tak mau menimbulkan kegaduhan publik.

"Kalau terus-menerus Pak Jokowi sedikit-sedikit bicara pencapresan, sedikit-sedikit endorse kepada figur tertentu padahal nanti di belakang juga yang didukung bukan yang di-endorse itu, maka itu bisa menjadi backfire, akan menjadi titik balik serangan orang kepada Jokowi," ujarnya.

"Tentu sebagai presiden harus mampu menahan dan menjaga diri untuk tidak bicara mengumbar janji dukungan kepada siapa pun," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, pernyataan Jokowi soal sinyal dukungan pencapresan untuk Prabowo Subianto berujung gaduh. Jokowi dikritik oleh sejumlah elite partai politik.

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah mengingatkan agar Jokowi tak terlibat dalam politik praktis seperti urusan pilpres mendatang.

"Presiden RI kan tidak boleh terlibat di dalam kontestasi pemilu," kata Basarah saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Pilpres 2024 Jatah Prabowo, Hasto Sebut Jokowi Ingin Bangun Harapan Sambut Pemilu

Senada, Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan juga menyatakan bahwa Jokowi terlalu jauh dalam meramaikan bursa pencapresan.

Menurut dia, ada banyak persoalan bangsa yang harus dipikirkan Jokowi, seperti urusan politik dan pandemi Covid-19, ketimbang urusan calon presiden.

"Saya kira Presiden tidak mesti terlalu jauh ikut meramaikan bursa pencapresan," ujar Hinca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com