KSP Harap Perdamaian di Pulau Haruku Tak Hanya di Atas Kertas

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta berpesan agar perjanjian damai antara warga negeri Kariu dan Pelau di Pulau Haruku, Maluku, tidak berhenti di atas kertas saja.

"Perdamaian lahir dari masyarakat sendiri, bukan dari pemerintah. Untuk itu, kami (Kantor Staf Presiden) minta agar tanda tangan akta perdamaian menjadi komitmen basudara, dan tidak hanya di atas kertas saja,” kata Febry dalam siaran pers, Selasa (15/11/2022).

Penandatanganan kesepakatan damai antara masyarakat Kariu dan Pelauw dilakukan oleh Raja Pelauw dan Penjabat Desa Kariuw di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Respons Kritik Gayus Lumbuun, Deputi KSP Sebut Jokowi Bekerja Sesuai Porsi di Bidang Hukum

Febry mengatakan, kesepakatan damai itu dicapai setelah melalui proses rekonsiliasi yang berjalan alot di mana kedua belah pihak belum mau duduk bersama untuk menyelesaikan titik batas wilayah kedua negeri.

Ia pun menegaskan, rekonsiliasi konflik sosial di Pulau Haruku menjadi awal baru untuk membangun masyarakat yang semakin beradab, yang didukung oleh seluruh potensi di Maluku.

“Energi kita tidak hanya untuk menyelesaikan konflik. Tapi juga untuk membangun masyarakat yang beradab,” kata Febry.

Baca juga: Sidang Penipuan KSP Indosurya, JPU: Kami Incar ke Mana Aliran Dana Rp 106 Triliun Itu

Adapun salah satu kesepakatan yang dicapai dalam rekonsiliasi ini adalah pemulangan ribuan pengungsi Desa Kariuw ke kampung asalnya.

"Harapannya jangan lagi kita menoleh ke belakang, tapi bagaimana kita melihat ke depan untuk mewujudkan kedamaian. Setelah ini bagaimana saudara-saudara kita yang masih mengungsi di Aboru bisa segera kembali ke Kariuw," ujar Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif.

Untuk diketahui, bentrokan warga Desa Pelauw dan Kariuw terjadi pada Rabu (26/1/2022).

Bentrokan itu menyebabkan empat orang tewas termasuk seorang anggota polisi dan sejumlah warga terluka.