Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dakwaan Ungkap ACT Aktif Dekati Ahli Waris Lion Air JT-610 buat Cairkan Donasi Boeing

Kompas.com - 15/11/2022, 12:58 WIB
Irfan Kamil,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) disebut aktif mengontak para ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 untuk mendapatkan dana bantuan filantropi dari Boeing.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan pendiri Yayasan ACT, Ahyudin, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2022).

Di dalam dakwaan itu disebutkan, salah satu program ACT adalah mengurus donasi CSR (Corporate Social Responsibilty) atau pertanggungjawaban sosial korporasi.

Baca juga: Sidang Perdana Kasus Penyelewengan Dana ACT Digelar Hari Ini

Yakni donasi yang dikumpulkan dari hasil kerja sama dengan perusahaan yang memiliki kewajiban CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menurut dakwaan, kecelakaan pesawat Boeing 737 Max 8 yang dioperasikan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan 610 pada 29 Oktober 2018 mengakibatkan 189 penumpang dan kru meninggal dunia.

"Atas peristiwa tersebut The Boeing Company (Boeing) menyediakan dana sebesar USD 25.000.000 sebagai Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) untuk memberikan bantuan finansial yang diterima langsung oleh para keluarga (ahli waris) dari para korban kecelakaan Lion Air 610," demikian isi surat dakwaan Ahyudin yang dibacakan jaksa penuntut umum.

Para ahli waris korban disebutkan masing-masing menerima USD 144.320 atau senilai Rp 2 miliar (kurs Rp 14.000) sebagai dana BFAF. Dana santunan itu diberikan langsung kepada para ahli waris.

Baca juga: Sidang Perdana Kasus Penyelewengan Dana ACT Digelar Hari Ini

Selain itu, lanjut isi dakwaan, Boeing juga memberikan dana Boeing Community Investment Fund (BCIF) sebesar USD 25.000.000.

Dana BCIF itu merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan.

Menurut surat dakwaan, dana BCIF tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, tetapi diterima melalui organisasi amal atau pihak ketiga.

Boeing lantas menyerahkan penunjukan kewenangan penyaluran dana BCIF kepada perwakilan (administrator) yang ditunjuk yaitu Mr. Feinberg dan Ms. Biros.

"Untuk menentukan program individual, proyek atau badan amal yang akan didanai dengan uang yang diberikan Boeing untuk BCIF dan untuk mengawasi penggunaan dana tersebut agar digunakan dengan benar," lanjut isi dakwaan.

Baca juga: Polri: Berkas Perkara Tersangka Kasus ACT Novariadi Imam Akbari Masih Didalami Jaksa

Kedua orang administrator itu kemudian menggandeng para ahli waris korban untuk memilih program kegiatan amal apa saja yang akan didanai melalui BCIF Boeing.

Nilai dana BCIF untuk masing-masing ahli waris korban sama dengan dana BFAF.

Di sisi lain, ternyata ACT disebut aktif mengontak para ahli waris untuk bisa mengelola dana BCIF itu.

"Secara aktif pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menghubungi keluarga korban dan mengatakan bahwa Yayasan ACT telah mendapatkan amanah (ditunjuk) dari perusahaan Boeing untuk menjadi lembaga yang akan mengelola dana sosial/BCIF dari perusahaan Boeing," lanjut jaksa.

Akan tetapi, lanjut jaksa, ACT meminta keluarga korban merekomendasikan mereka kepada Boeing.

Baca juga: Kasus Penyelewengan Dana ACT, 3 Tersangka Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Jaksa mengatakan, kemudian keluarga ahli waris diminta oleh ACT untuk menandatangani dan mengisi beberapa dokumen atau formulir pengajuan, untuk dikirim melalui email kepada Boeing dengan tujuan supaya agar dana sosial atau BCIF tersebut dapat dicairkan dan dikelola oleh ACT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com