Jokowi Dorong ASEAN-China Jaga Stabilitas Kawasan di Bidang Pangan hingga Perdamaian

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong ASEAN dan China sebagai mitra komprehensif strategis menjaga stabilitas kawasan, demi memastikan krisis global yang tengah terjadi tidak menjalar di kawasan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pengantar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-China di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022) yang dihadiri para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri China Li Keqiang.

"Hal pertama yang harus kita tangani adalah ketahanan pangan. Dengan lebih dari 2 miliar penduduk, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan tugas berat bagi ASEAN dan RRT," kata Jokowi, Jumat, dikutip dari siaran pers.

Jokowi mengatakan, kawasan masih rentan terhadap supply shock produk pangan karena ASEAN sendiri mengeluarkan 61 miliar dolar AS untuk impor pangan dan menjadi salah satu konsumen terbesar gandum dan kedelai di dunia.

Menurut dia, China memiliki kapasitas besar untuk memperkuat strategi ketahanan demi mengamankan rantai pasok dan menstabilkan harga pangan.

"Saya berharap ASEAN–RRT dapat berkolaborasi dalam memastikan buffer cadangan pangan dan mekanisme daurat pangan kawasan, mengembangkan produksi pangan di kawasan, dan investasi pada inovasi pertanian," kata Jokowi.

Kedua, Jokowi mendorong stabilisasi finansial kawasan karena ancaman resesi merupakan tantangan besar yang harus dihadapi dengan kerja sama yang semakin erat.

"Koordinasi kebijakan menjadi penting, melalui sinergi kebijakan kita dapat memastikan langkah yang paling efektif cegah resesi serta memperoleh early warning dan dukungan likuiditas," ujar Jokowi.

Terakhir, Jokowi juga mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan harus dijaga dan konflik tidak boleh terjadi.

Menurut dia, sebagai negara besar di kawasan, China punya tanggung jawab untuk menciptakan situasi kondusif.

Jokowi mengatakan, hal itu hanya bisa dicapai dengan membangun keyakinan strategis dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

“Kedua hal ini harus menjadi pegangan kita, dalam mengelola rivalitas di kawasan dan menyelesaikan isu Laut China Selatan. Jika ini dapat kita bangun, maka kita dapat mewujudkan kawasan Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth,” kata dia.