Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Nasdem Dilarang Kritik Jokowi, Ahmad Ali: Deklarasikan Anies Capres Bukan Berarti Kita Musuhan

Kompas.com - 09/11/2022, 16:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali melarang seluruh kader Nasdem di Indonesia mengkritik segala kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Ali menekankan, Nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi hingga tahun 2024 nanti.

Ali juga mengatakan, mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi calon presiden (capres) bukan berarti Nasdem bermusuhan dengan partai lain yang ada di koalisi pemerintah.

"Mengumumkan Pak Anies jadi capres bukan berarti yang lain bermusuhan dengan kita. Posisi Nasdem hari ini adalah partai koalisi pemerintah yang kita akan berkomitmen sampai dengan tahun 2024," ujar Ali di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Umbar Sinyal Dukungan ke Figur Capres, Jokowi Dinilai Turun Kelas

Ali lantas meminta para kader Nasdem untuk tidak mengkritik segala kebijakan Jokowi.

Menurutnya, langkah tersebut tidak dibenarkan.

"Sehingga seluruh kader Partai Nasdem di seluruh Indonesia tidak dibenarkan melakukan kritik, akan melakukan yang tidak mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada hari ini," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Diminta Tahan Diri, Tak Umbar Sinyal Dukungan ke Figur Capres

Ali menjelaskan, Nasdem akan tetap menjadi koalisi pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024 lantaran itu merupakan komitmen yang sudah mereka bangun.

Dia menyebut komitmen Nasdem terhadap pemerintah Jokowi tidak akan gugur hanya karena deklarasi Anies jadi Capres 2024.

"Jadi, komitmen kita terhadap pemerintah itu tidak gugur hanya karena kemudian kita telah menetapkan calon presiden di tahun 2024," imbuh Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com