Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Memohon Praktik Korupsi dan "Mark-Up" Alutsista TNI Dihilangkan

Kompas.com - 08/11/2022, 12:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta agar praktik korupsi, manipulasi, dan mark-up alat utama sistem persenjataan (alutsista) di kalangan TNI dan komunitas pertahanan dihilangkan.

Ia menyadari bahwa pernyataannya tersebut kurang mengenakan bagi kalangan tertentu.

Akan tetapi, ia harus menyampaikan hal itu karena Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika memberikan sambutan dalam Seminar Nasional “Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan” yang digelar Mabes TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

“Saudara-saudara sekalian, mungkin yang saya sampaikan ini kurang enak bagi pihak-pihak tertentu, tapi kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi dan manipulasi di kalangan komunitas pertahanan dan kalangan TNI,” ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Indonesia Harus Berdikari di Bidang Alutsista

Ia juga meminta tidak ada lagi praktik mark-up terhadap alutsista, termasuk suku cadang alutsista. Menurut dia, mark-up alutsista sama saja sebagai praktik pencurian uang rakyat.

Bahkan, Prabowo sampai memohon kepada semua kalangan pertahanan untuk menghilangkan praktik tersebut.

“Tidak boleh lagi praktik-praktik mark-up gila-gilaan, mark-up adalah mencuri uang rakyat,” terang dia.

“Saya mohon semua kalangan, apalagi dengan tidak mengutamakan pemeliharaan alutsista, itu menurut saya pengkhianatan besar terhadap negara, bangsa, rakyat, dan anak buah,” tegas Prabowo.

Baca juga: Jokowi Segera Siapkan Calon Pengganti Panglima TNI

Prabowo juga menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri mempunyai tugas yang vital dan suci bagi kepentingan bangsa dan negara.

Untuk itu, Prabowo pun mengeluarkan ultimatum akan mengejar direksi industri pertahanan BUMN mana pun apabila melakukan korupsi hingga mark-up alutsista.

Ia menegaskan, pernyataan yang disampaikannya merupakan sebuah peringatan bahwa Indonesia memerlukan pertahanan negara yang kuat.

“Kalau ada yang direksi BUMN industri pertahanan yang masih melakukan tindakan tidak benar, saya kira saudara-saudara akan kita kejar sampai di mana,”ucapnya.

“Ini peringatan dari saya, tapi ini harapan saya, ingat negara kita butuh pertahanan kuat untuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com