Menkes Targetkan 50 Persen Obat dan Alkes Diproduksi di Dalam Negeri Tahun 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan 50 persen obat dan alat kesehatan (alkes) dapat diproduksi di dalam negeri pada akhir tahun 2023.

Target ini merupakan implementasi salah satu dari 6 pilar transformasi sistem layanan kesehatan atau pilar 3.

Hal ini pun ditandai dengan adanya penyerahan SPP bahan baku dari BPOM ke industri farmasi yang sudah melakukan change source dari bahan baku obat impor ke bahan baku lokal.

“Kita ingin memastikan bahwa semua vaksin, obat, dan alkes sekurangnya 50 persen bisa diproduksi di dalam negeri. Tadi kita sudah melihat tanda tangan MOU dari produk bahan baku obat yang tadinya impor, kita sudah dorong agar dapat membeli bahan baku dalam negeri," ujar Budi dalam siaran pers, Jumat (4/11/2022).

Baca juga: Menkes Anggarkan Rp 17 Triliun untuk Beli Produk Alkes Buatan Dalam Negeri

Budi mengatakan, penerapan ini membutuhkan komitmen yang kuat tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pelaku sektor industri.

Untuk itu, ia akan memberikan insentif bagi industri untuk dapat membangun vaksin dan alat kesehatan di dalam negeri.

Adapun di tahun 2022, Kementerian Kesehatan telah menganggarkan belanja alat kesehatan dan obat-obatan sekitar Rp 38 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 17 triliun dialokasikan untuk belanja obat, vaksin, dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

"Di tahun mendatang akan dipastikan lebih banyak lagi pembelian kemenkes untuk produk dalam negeri," kata Budi.

Baca juga: Menkes Klaim Fomepizole Turunkan Kasus Gagal Ginjal Akut di Indonesia

Komitmen lainnya ditandai dengan mampunya industri Indonesia memproduksi vaksin dengan teknologi mRNA.

Menurut Budi, ke depan teknologi ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan indonesia dalam merespons pandemi selanjutnya.

“Sehingga ke depannya, pembuatan vaksin yang tadinya membutuhkan waktu tahunan, kita bisa membangun vaksin dalam 100 hari sudah bisa masuk uji klinis, bisa kita capai dengan kemampuan yang ada di negara kita” ujar dia.

Tercatat, ada 6 pilar transformasi kesehatan yang diusung Kementerian Kesehatan.

Pilar pertama melalui transformasi layanan primer, akan dilakukan revitalisasi 300.000 posyandu dan 10,000 puskesmas di seluruh indonesia, yang difokuskan pada upaya preventif dan promotif hingga skrining kesehatan.

Pada transformasi pilar layanan rujukan, Budi memastikan semua rumah sakit di 514 kabupaten/kota memiliki alat kesehatan yang cukup untuk bisa melayani 4 penyakit utama, yaitu jantung, stroke, kanker, dan ginjal.

Sebagai contohnya dengan pemenuhan cathlab yang difungsikan tidak hanya untuk melayani jantung melainkan juga penyakit lain seperti stroke.

Baca juga: Menkes Sebut Total Kasus Gagal Ginjal Akut Capai 325, Meninggal 178 Orang

Transformasi pada sistem pembiayaan kesehatan melalui transparansi biaya kesehatan hingga memastikan fitur coordination of benefit untuk layanan BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta.

Transformasi kelima melalui transformasi sistem SDM Kesehatan melalui pemenuhan jumlah dan kualitas dokter dan dokter spesialis, serta kemudahan akses pendidikan, salah satunya adalah peningkatan jumlah beasiswa dokter spesialis dari 300 menjadi 1.500 beasiswa pada tahun ini.

Selanjutnya, transformasi teknologi kesehatan, melalui program satu sehat. Diharapkan, pada Desember 2023, 80-85 persen seluruh fasilitas kesehatan sudah terkoneksi dengan sistem satu sehat kementerian kesehatan.

Budi berharap, semua pihak dapat membantu mewujudkan upaya transformasi kesehatan untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia

"Harus menjadi satu gerakan dimana setiap komponen bangsa bisa mengeluarkan modal sosial untuk meraih mimpi setiap insan kesehatan yang ada untuk memastikan layanan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat indonesia bisa di segala usia," kata dia.