Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

R20 dan Arah Politik NU

Kompas.com - 02/11/2022, 10:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tahun depan Nahdlatul Ulama (NU) bakal berusia satu abad. Berbagai rintangan dan tantangan sudah menanti organisasi yang didirikan oleh para kiai ini.

Berdasarkan perhitungan kalender, NU akan merayakan hari kelahirannya pada awal Februari 2023. Ini bukan perayaan ulang tahun biasa. Karena tahun 2023 tersebut, NU genap berusia seratus tahun atau satu abad.

Ini bukan usia yang belia untuk organisasi yang diinisiasi para ulama. Namun juga bukan waktu yang cukup untuk berkontribusi bagi kemanusiaan dan membangun peradaban.

Religion 20

Ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan sebagai bagian atau rangkaian dari peringatan satu abad NU. Salah satunya adalah Religion of Twenty atau R20.

Ini adalah forum pertemuan para pemimpin agama dan sekte sedunia guna menyatukan pandangan dan mencari jalan keluar dari berbagai persoalan global.

Para peserta akan menyampaikan berbagai hal di dalam agama dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.

Persoalan itu di antaranya kemiskinan, kesenjangan, polarisasi sosial politik, serta keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Perang antara Rusia-Ukrania yang mengancam krisis energi dan pangan juga akan menjadi perbincangan.

Melalui forum ini, NU ingin menegaskan kembali bahwa kini saatnya agama ikut terjun langsung dalam memecahkan berbagai persoalan kemanusiaan dan masalah global dari ketegangan, kekerasan, polarisasi hingga kemiskinan dan kesenjangan.

Pasalnya, selama ini ada kesan agama dipinggirkan dan hanya menjadi legitimasi atas berbagai pandangan yang berasal dari luar agama.

Sudah saatnya agama menjadi solusi atas berbagai problem kemanusiaan, bukan sebaliknya menjadi sumber persoalan.

Arah politik NU

Salah satu tema yang akan dibicarakan dalam forum R20 adalah fenomena menjadikan agama sebagai alat politik dan kekuasaan.

Pasalnya, berbagai masalah yang terjadi baik di tingkat lokal maupun global seringkali dipicu karena manipulasi dan eksploitasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan ini.

Agama seringkali menjadi senjata atau alat bagi elite dan partai politik guna memenangkan kontestasi dan meraih kekuasaan. Hal ini pada akhirnya memicu ketegangan dan perpecahan dan tak jarang berujung pada kekerasan.

Untuk itu, NU menegaskan kembali komitmennya untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis dan perburuan kekuasaan.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU memiliki daya tarik dan selalu dilirik oleh siapapun yang berkepentingan dalam politik.

Massa atau anggota dan warga NU selalu jadi rebutan tiap kali musim pemilihan datang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Maka tak heran, tiap kali jelang pemilu banyak elite politik yang menyambangi kantor PBNU.

Khittah 1926

Sebelum memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926, NU memang pernah terlibat aktif dalam politik. Pada pemilihan umum 1955 di masa Orde Lama, NU pernah berjaya sebagai partai politik.

Saat itu Partai NU menduduki posisi ketiga dalam perolehan suara dan mendapatkan 91 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai NU berdiri setelah memutuskan berpisah dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 1952.

Lantas pada Pemilu 1971, masa Orde Baru, Partai NU mendapatkan 10.213.650 suara dan 58 kursi di DPR.

Setelah itu, Partai NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Muktamar 1984 memutuskan, NU tidak lagi terjun dalam politik praktis dan mengutamakan gerakan sosial keagamaan.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, bahwa NU tidak akan terlibat dalam politik praktis. Karena itu ia meminta semua partai politik tak menggunakan NU menjadi senjata dalam berkompetisi politik. Larangan tersebut berlaku untuk semua partai politik, termasuk PKB.

Jelang Pemilu 2024, secara kelembagaan PBNU juga menyatakan tidak mendukung salah satu partai politik dan calon presiden tertentu.

Meski demikian, PBNU tetap mengizinkan warga NU untuk bebas memilih partai politik dan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024 mendatang.

Akankah NU bisa memegang teguh Khittah 1926 atau sebaliknya akan terjebak pada kontestasi di Pemilu 2024 nanti?

Saksikan wawancara khusus jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan ikuti pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (2/11/2022), di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Nasional
Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.