Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

R20 dan Arah Politik NU

Kompas.com - 02/11/2022, 10:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Tahun depan Nahdlatul Ulama (NU) bakal berusia satu abad. Berbagai rintangan dan tantangan sudah menanti organisasi yang didirikan oleh para kiai ini.

Berdasarkan perhitungan kalender, NU akan merayakan hari kelahirannya pada awal Februari 2023. Ini bukan perayaan ulang tahun biasa. Karena tahun 2023 tersebut, NU genap berusia seratus tahun atau satu abad.

Ini bukan usia yang belia untuk organisasi yang diinisiasi para ulama. Namun juga bukan waktu yang cukup untuk berkontribusi bagi kemanusiaan dan membangun peradaban.

Religion 20

Ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan sebagai bagian atau rangkaian dari peringatan satu abad NU. Salah satunya adalah Religion of Twenty atau R20.

Ini adalah forum pertemuan para pemimpin agama dan sekte sedunia guna menyatukan pandangan dan mencari jalan keluar dari berbagai persoalan global.

Para peserta akan menyampaikan berbagai hal di dalam agama dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.

Persoalan itu di antaranya kemiskinan, kesenjangan, polarisasi sosial politik, serta keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Perang antara Rusia-Ukrania yang mengancam krisis energi dan pangan juga akan menjadi perbincangan.

Melalui forum ini, NU ingin menegaskan kembali bahwa kini saatnya agama ikut terjun langsung dalam memecahkan berbagai persoalan kemanusiaan dan masalah global dari ketegangan, kekerasan, polarisasi hingga kemiskinan dan kesenjangan.

Pasalnya, selama ini ada kesan agama dipinggirkan dan hanya menjadi legitimasi atas berbagai pandangan yang berasal dari luar agama.

Sudah saatnya agama menjadi solusi atas berbagai problem kemanusiaan, bukan sebaliknya menjadi sumber persoalan.

Arah politik NU

Salah satu tema yang akan dibicarakan dalam forum R20 adalah fenomena menjadikan agama sebagai alat politik dan kekuasaan.

Pasalnya, berbagai masalah yang terjadi baik di tingkat lokal maupun global seringkali dipicu karena manipulasi dan eksploitasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan ini.

Agama seringkali menjadi senjata atau alat bagi elite dan partai politik guna memenangkan kontestasi dan meraih kekuasaan. Hal ini pada akhirnya memicu ketegangan dan perpecahan dan tak jarang berujung pada kekerasan.

Untuk itu, NU menegaskan kembali komitmennya untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis dan perburuan kekuasaan.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU memiliki daya tarik dan selalu dilirik oleh siapapun yang berkepentingan dalam politik.

Massa atau anggota dan warga NU selalu jadi rebutan tiap kali musim pemilihan datang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Maka tak heran, tiap kali jelang pemilu banyak elite politik yang menyambangi kantor PBNU.

Khittah 1926

Sebelum memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926, NU memang pernah terlibat aktif dalam politik. Pada pemilihan umum 1955 di masa Orde Lama, NU pernah berjaya sebagai partai politik.

Saat itu Partai NU menduduki posisi ketiga dalam perolehan suara dan mendapatkan 91 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai NU berdiri setelah memutuskan berpisah dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 1952.

Lantas pada Pemilu 1971, masa Orde Baru, Partai NU mendapatkan 10.213.650 suara dan 58 kursi di DPR.

Setelah itu, Partai NU dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Muktamar 1984 memutuskan, NU tidak lagi terjun dalam politik praktis dan mengutamakan gerakan sosial keagamaan.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, bahwa NU tidak akan terlibat dalam politik praktis. Karena itu ia meminta semua partai politik tak menggunakan NU menjadi senjata dalam berkompetisi politik. Larangan tersebut berlaku untuk semua partai politik, termasuk PKB.

Jelang Pemilu 2024, secara kelembagaan PBNU juga menyatakan tidak mendukung salah satu partai politik dan calon presiden tertentu.

Meski demikian, PBNU tetap mengizinkan warga NU untuk bebas memilih partai politik dan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024 mendatang.

Akankah NU bisa memegang teguh Khittah 1926 atau sebaliknya akan terjebak pada kontestasi di Pemilu 2024 nanti?

Saksikan wawancara khusus jurnalis senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan ikuti pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (2/11/2022), di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com