Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Jokowi Jadi Ketum Gantikan Megawati, PDI-P: Harus Diwaspadai Mas Ganjar, Relawan Coba Adu Domba

Kompas.com - 01/11/2022, 13:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menilai, isu yang tengah berhembus bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi Ketua Umum PDI-P menggantikan Megawati Soekarnoputri patut diwaspadai oleh Ganjar Pranowo.

Sebab, dia menduga ada relawan Ganjar Pranowo yang pertama kali mengemukakan isu tersebut.

"Itu yang justru harus diwaspadai oleh Mas Ganjar itu, itu relawan yang mencoba adu domba kita," kata Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Relawan Doakan Jokowi Jadi Ketum PDI-P Bikin Ganjar Bereaksi, GP Mania: Relawan Siluman Itu

Komarudin menegaskan bahwa isu tersebut tidak muncul di DPP PDI-P.

Ia menilai, isu tersebut dibuat oleh orang di luar partai.

Menurut dia, PDI-P memiliki aturan tersendiri soal posisi ketua umum.

"Kita di partai itu ada aturan. Kita ada aturan sendiri, jadi kita tidak dengar masukan liar seperti itulah," kata anggota Komisi II DPR itu.

Belakangan ini, muncul tagar #MegaDikudeta yang isinya desakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan.

Dalam tagar itu, Jokowi diminta menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Geram Muncul Tagar #MegaDikudeta, FX Rudy: Saya Akan Cari yang Mengatasnamakan Relawan Ganjar sampai Ketemu

Terkait isu ini, Ganjar meminta agar relawan tidak mencampuri urusan partai.

Ganjar mengatakan, PDI-P memiliki aturan sendiri terkait ketua umum.

"Enggak boleh, semua harus tertib. Semua tertib, PDI Perjuangan punya aturan sendiri soal itu," ujar Ganjar, Senin (31/10/2022), dikutip dari Kompas TV.

"Sebaiknya relawan tidak mencampuri urusan yang ada di partai," kata dia. Ia pun meminta tidak ada pihak yang memprovokasi dan mengadu domba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com