Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PPP Sebut Erick Thohir Cocok Jadi Capres atau Cawapres 2024

Kompas.com - 31/10/2022, 15:23 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani blak-blakan mengajak sejumlah kader perempuan PPP untuk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir agar dapat diusung sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Arsul Sani bahkan menyebut Erick cocok menjadi capres maupun cawapres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut terjadi dalam acara Seminar Nasional dan Temu Tokoh Wanita Persatuan Pembangunan yang digelar di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (31/10/2022).

"Yang terhormat, Mas Menteri BUMN, Mas Erick Thohir. Kalau dari apa yang tadi disampaikan, singkat padat ini saya kira cocok jadi capres atau cawapres ini," kata Arsul Sani, Senin.

Baca juga: PPP Himpun Suara Arus Bawah Terkait Capres yang Bakal Diusung

Pernyataan Arsul itu pun langsung disambut dengan tepuk tangan meriah seluruh peserta acara.

Kemudian, Arsul Sani melanjutkan pernyataannya dengan kembali bertanya kepada seluruh kader perempuan PPP dalam acara.

"Ini saya mau tanya ini, kira-kira kalau PPP usung sampeyan ini setuju enggak," tanya Arsul.

"Setuju," jawab peserta acara.

Arsul kemudian menjelaskan alasan kenapa ia menyatakan hendak mengusung Erick Thohir pada Pilpres 2024.

Ia mengakui bahwa nama Erick Thohir masuk dalam bursa capres di koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni PPP, PAN dan Golkar.

"Jadi kalau Pak Erick satulah, saya enggak mau bilang eksklusif nanti enggak baik. Satu di antara nama yang dalam di koalisinya PPP saat ini KIB kita ajukan sebagai capres atau cawapres setuju enggak?" ujar Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Tempati Posisi Buncit di Survei Litbang Kompas, PPP: Kader Wajib Dekati Rakyat

Kendati demikian, Arsul Sani menegaskan bahwa partainya tetap menghormati keputusan KIB terkait pengusungan capres dan cawapres.

Di sisi lain, PPP juga disebut memiliki mekanisme sendiri dalam pengusungan pasangan calon (paslon).

"Tentu dalam penentuan nanti pada saatnya paslon presiden dan wapres tentu PPP juga akan melibatkan dan mendengarkan suara perempuan karena memang itu bagian dari mekanisme yang kita tekankan dalam mukernas," jelas dia.

Sebelumnya, Arsul Sani mengungkapkan, KIB terbuka bagi siapapun yang menjadi capres potensial.

Baca juga: Detik-detik Erick Thohir Bicara Peluang Jadi Capres

Halaman:


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com